telusur.co.id - Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Arjuna Putra Aldino meminta pemerintah, terutama Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri, melakukan klarifikasi melalui konferensi pers resmi dan terbuka kepada publik terkait isu Rusia tertarik menempatkan pesawat-pesawat di Pulau Biak, Papua. Hal ini mengemuka setelah situs pertahanan, Janes, merilis artikel berjudul "Indonesia mulls options after Russia seeks access to air force base".

"Isu ini harus segera diklirkan dengan konferensi pers resmi pemerintah agar tidak menjadi isu liar di pergaulan internasional yang bisa merusak persepsi Indonesia di mata internasional," ujar Arjuna dalam keterangannya, Selasa (29/4/2025).

Arjuna mengingatkan, isu ini selain berbahaya dan tidak sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan nonblok, juga Indonesia bisa dianggap bukan lagi sebagai negara yang merdeka dan berdaulat melainkan menjadi proxy kekuatan militer negara lain.

Dia khawatir apabila isu ini dibiarkan, selain kemungkinan mendapat sanksi ekonomi dari negara-negara Barat juga akan menimbulkan reaksi negara Barat melalui operasi militer dan intelijen yang bisa mengancam keutuhan NKRI.

“Jika isu ini dibiarkan liar, tidak menutup kemungkinan negara-negara Barat akan bereaksi dengan sanksi ekonomi maupun operasi militer dan intelijen,” ucapnya. 

Menurut Arjuna, wilayah Papua memang sangat strategis terutama menjadi buffer zone bagi basis militer Amerika dan sekutunya di Pasifik Selatan. Maka jika isu ini tidak diklarifikasi secara clear akan menimbulkan reaksi keras dari negara-negara Barat yang merasa hal tersebut sebagai ancaman.

Arjuna menyampaikan, wilayah Papua saat ini masih memiliki problem internal terkait masih eksisnya Organisasi Papua Merdeka yang aktif melakukan perlawanan bersenjata maupun propaganda di dunia internasional. Untuk itu, Arjuna meminta pemerintah serius menanggapi isu ini.

“Yang dikhawatirkan negara-negara Barat melakukan operasi intelijen yang bisa mengancam integrasi dan keutuhan bangsa, apalagi kita masih punya masalah soal Organisasi Papua Merdeka. Kami minta pemerintah serius soal isu ini jangan menyepelekan. Karena ini berkaitan dengan keutuhan NKRI,” tukas  Arjuna

Adapun dalam laporan situs Janes, menyebutkan bahwa Rusia telah mengajukan permintaan untuk menempatkan pesawat Angkatan Udara Rusia (VKS) di Pangkalan Angkatan Udara Manuhua, yang terletak di Biak. Permintaan tersebut dikatakan disampaikan setelah pertemuan antara Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Sergei Shoigu, pada Februari 2025.

Menurut laporan itu, Rusia menginginkan penempatan sejumlah pesawat jarak jauh di Biak, yang landasannya digunakan bersama oleh pangkalan militer Manuhua dan Bandara Frans Kaisiepo.

Terkait hal  itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov punembantah keras tuduhan tersebut. 

Menurut dia, kerja sama Rusia dan Indonesia sepenuhnya menghormati prinsip kedaulatan nasional.

"Tidak ada rencana membangun pangkalan militer Rusia di Indonesia, dan kami tidak pernah mengajukan permintaan seperti itu," tegas Tolchenov di kediamannya di Jakarta, Senin (28/4/2025).

Ia juga mengkritik Australia atas penyebaran isu tersebut, yang menurutnya lebih didorong oleh kebutuhan politik domestik menjelang pemilihan umum di negara tersebut.

"Ini lebih tentang dinamika politik internal Australia daripada realitas kerja sama Rusia-Indonesia," ujarnya.

Tolchenov menerangkan, hubungan Rusia-Indonesia difokuskan pada bidang ekonomi, budaya, pendidikan, dan teknologi, bukan agenda militerisasi.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan RI juga membantah laporan yang menyebut Rusia ingin menggunakan pangkalan udara di Papua untuk kepentingan militer. Kabar ini pertama kali disampaikan kantor berita Janes yang mengaku mendapat informasi dari beberapa sumber pemerintah Indonesia pada Senin kemarin.

“Terkait pemberitaan tentang usulan penggunaan pangkalan Indonesia oleh Rusia, Kemhan mengklarifikasi bahwa berita tersebut tidak benar,” kata Karo Humas Setjen Kemhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang.

Kementerian Luar Negeri juga mengeluarkan pernyataan senada, yang menegaskan tidak adanya permohonan dari pihak mana pun untuk membangun atau menggunakan pangkalan militer di Indonesia.[Nug]