telusur.co.id - Masyarakat di Papua merasa diri sebagai bagian dari NKRI sat erah Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Alasannya, karena  Gus Dur menerapkan nilai-nilai Pancasila sesungguhnya melalui pendekatan kutur dan adat orang Papua.

Begitu disampaikan oleh Aktivis Papua Arkilaus Baho saat duskusi di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8/19).

"Papua itu merasa bagian dari Indonesia, saat Presiden Gus Dur yang kemudian Papua merasa kami ini Indonesia. Setelah Gus Dur tidak ada lagi," kata di.

Menurut Arkilaus, setelah era Gus Dur tidak ada lagi yang yang mengangkat nilai-nilai Pancasila di Bumi Cendrawasih. Sehingga orang Papua merasa bahwa tidak ada keadilan. Terlebih lagi adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat yang dirasa tidak adil. 

Oleh karena itu, tegas Arkilaus, jika pemerintah pusat ingin Pancasila diterapkan di Papua, maka adat istiadat dan kebudayaan Papua harus diakui.

"Papua itu Indonesia yang sebenarnya. Tapi nilai-nilai itu tidak diakui oleh pemerintah. Malah, pemerintah mencurigai Papua. Akhirnya apa, adat istiadat, rumah adat, semua itu kan untuk membicarakan banyak hal. Untuk mengambil keputusan. Kenapa itu tidak diakui oleh pemerintah," sesalnya.

Ia mencontohkan, pemerintah tidak mengakui adat Papaua adalah dengan diterapkannya sistem Pemilu langsung. Ia mengatakan, sistem pemilu oangsung tidak baik bagi masyarakat Papua, karena dalam tradisi mereka, memilih oemimpin harus melalui musyawarah mufakat seperti yang telah diterapkan oleh Gus Dur.

"Papua itu tidak baik kalau pemilu langsung. Tapi ia menggunakan cara cara musyawarah mufakat. Melalui apa?  Melalui cara cara adat. Seperti sebagaimana gus dur terapkan," pungkasnya.[asp]

Laporan : Tio Pirnando