telusur.co.id - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), bertempat di Onyx Room, Hotel Aston, Kota Cirebon, Jumat (23/6/2023) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) MPR RI.
Acara yang mengusung tema sentral 'Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik MPR RI (Layanan Audiensi Penerimaan Delegasi dan Layanan Informasi MPR RI) ini, adalah hasil kerjasama MPR dengan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Hadir dalam acara, Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI Siti Fauziah, SE, MM, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Prof. Dr. Aan Jaelani, M.Ag, Warek I Prof. Dr. Jamali, M.Ag, Warek II Prof. Dr. Ilman Nafi'a, M.Ag, Warek III Prof. Dr. Hajar, M. Ag dan para mahasiswa FH Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai peserta.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI Indro Gutomo, SH, MH mengungkapkan bahwa FKP MPR RI ini adalah program kegiatan baru yang diinisiasi oleh Biro Humas Setjen MPR RI. Gelar FKP MPR yang dilaksanakan di Cirebon ini merupakan penyelenggaraan yang kedua. FKP pertama, pada bulan Februari 2023 lalu dilaksanakan di Universitas Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
"Mengapa untuk penyelenggaraan kedua ini dipilih IAIN Syekh Nurjati Cirebon, karena selain merupakan salah satu perguruan tinggi yang berkualitas, civitas academica IAIN juga adalah sahabat MPR yang selalu bersinergi dengan MPR dalam membahas masalah kebangsaan," ujar Indro Gutomo, saat memberikan pandangannya, di acara FKP MPR usai dibuka secara resmi oleh Kabiro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI Siti Fauziah, SE, MM.
Dijelaskan Indro, forum FKP MPR ini adalah wadah MPR meminta masukan kepada masyarakat, tentang layanan publik MPR yang sudah berjalan. "Semua ini merupakan implementasi amanah dari UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang kemudian dilengkapi dengan UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tiga tahun kemudian muncullah PP tentang Pelayanan Publik, khususnya pelayanan publik secara terpadu, yakni di PP 96 Tahun 2012," tambahnya.
Di situ (PP 96 Tahun 2012), lanjut Indro, di amanatkan bahwa salah satu syarat peningkatan pelayanan publik adalah dengan meng-ikutsertaan, partisipasi masyarakat terhadap evaluasi peningkatan pelayanan publik itu sendiri. "Begitupun di MPR. Mekanisme pelayanan publiknya perlu dievaluasi juga oleh masyarakat. Nah, adik-adik mahasiswa ini adalah perwakilan dari masyarakat itu, apalagi adik-adik semua pernah dua kali berkunjung ke gedung MPR RI, sehingga tahu persis apa saja yang perlu dibenahi”. imbuhnya.
Terkait pelayanan publik, Indro Gutomo, menjelaskan bahwa ada tiga jenis pelayanan publik yang perlu ditingkatkan dan perlu mendapat masukan dari mahasiswa sekalian. Pertama, Pelayanan Informasi. Yakni, masyarakat yang datang dan meminta informasi kepada MPR . Kedua, Penyerapan Aspirasi Masyarakat. Di sini, masyarakat menyampaikan aspirasi langsung maupun tak langsung.
Ketiga, Pengaduan Masyarakat. Artinya, ada masyarakat yang mengadukan permasalahannya dan ingin ada solusi serta tindak lanjutnya. Tiga hal itu, di wadahi oleh dua elemen, yakni PPID sebuah pelayanan informasi, kemudian sistem Penerimaan Delegasi. "Nah, di poin-poin itulah, adik-adik diharapkan bisa memberikan masukan bagaimana Penerimaan Delegasi menjadi lebih baik, lalu bagaimana PPID juga menjadi lebih efektif," paparnya.
Masukan atau rekomendasi yang dihasilkam dalam acara ini, diungkapkan Indro Gutomo, ada dua jenis. Pertama, masukan dari narasumber yakni Rektor. Kedua, rekomendasi yang datang dari mahasiswa senagai peserta. Kemudian nanti diakhir penutup tentu saja moderator akan merangkum apa intisari rekomendasi Rektor maupun mahasiswa. Semuanya, nanti akan tercatat dan akan ditindaklanjuti dengan baik oleh MPR RI.
Usai pemaparan pandangan dari Indro Gutomo, acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi seputar tema, yang dibawakan oleh narasumber pakar, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Prof. Dr. Aan Jaelani, M.Ag dan narasumber dari Biro Humas Setjen MPR RI, Yenita Revi, SE dan Try Syilvani, SE
