telusur.co.id - Harga cabai di sejumlah wilayah terus merangkak naik. Bahkan, kenaikan harga cabai tersebut memicu inflasi di beberapa wilayah.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Ananta Wahana mengatakan, dia mengetahui betul kehidupan para petani. Pasalnya, selama ini dirinya hidup di antara para petani kecil di Tangerang. Oleh karena itu, dia berharap harga cabai dari petani tidak terlalu jauh jaraknya dengan harga di pasar, supaya harganya tetap terjangkau, petani dan masyarakat tak jadi korban.

"Sehingga harganya tetap terjangkau bagi masyarakat, tapi kesejahteraan petani itu bisa terpenuhi. Karena apa? Petani itu selain sebagai penghasil, dia kan juga memakai, pemakai untuk barang lainnya. Sehingga kan dia mengkonsumsi barang lainnya, nah itulah perputaran ini yang harusnya diatur oleh pemerintah," kata Ananta di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/2/20). 

Politikus PDI Perjuangan itu mengingatkan, jangan sampai petani hanya menikmati sedikit dari hasil cabai naik. Sementara barang lain juga terjadi peningkatan harga yang luar biasa. 

"Sehingga dia tetap merasa miskin, kalau kebutuhan-kebutuhan barang lainnya tidak dibenahi. Makanya harmoni ini kan mesti harus dikendalikan," ungkapnya.

Karenanya, dia berharap negara hadir untuk mengatur persoalan ini.

"Namanya ini kan Pancasila. Ini kalau harus ngomong tentang kapitalisme dan sosialisme, posisi kita kan ada di sosialisme, bukan di kapitalisme. Artinya negara harus hadir, harus ngatur. Bukan dibiarkan hukum pasar. Kalau dibiarkan hukum pasar, kita yang kecil-kecil ini tergilas," ungkapnya.

Menurutnya, hadirnya negara sebetulnya untuk memberikan kesejahteraan dan melayani masyarakat. Jadi, kalau masyarakat dilayani, posisinya akan lebih baik. Sayangnya, kata dia, saat ini masyarakat belum menikmati hal itu. 

"Mestinya dari pihak penentu harga itu harus memikirkan kepentingan semua pihak. Artinya, apapun yg terjadi, pergerakan kehidupan rakyat tidak menjadi lebih buruk. Itu mesti didorong ke arah situ," tuturnya. 

"Negara harus betul-betul adil, kemudian ngambil kebijakan yang bisa menjadi jalan unuk semua. Tidak boleh ada diambil kesempatan hanya oleh pihak-pihak tertentu. Tapi yang jelas untuk keadilan sosial," pungkasnya. [Tp]