telusur.co.id, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mendorong pemerintah agar serius dalam upaya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua Umum HIPPI, Suryani Motik menilai, kebijakan pemerintah mengenai pemberdayaan UMKM masih tanggung, baik dari segi regulasi maupun pemasaran.

"Ya masih (tanggung), dari segi regulasinya tanggung, mau ngelepasinnya juga tanggung," kata Suryani di Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Suryani mencontohkan, Jepang mampu mengembangkan produksi dalam negeri karena mereka memiliki kebijakan ketat untuk mencintai produknya sendiri.

Karena itu, ia memandang langkah itu harus ditiru oleh pemerintah agar UMKM di Indonesia bisa meningkat. Jika hal itu terjadi, maka akan menumbuhkembangkan produksi dalam negeri.

"Kadang itu mindset-nya pemerintah, kalau ada beda sedikit, mendingan ambil impor saja. Kita kan susah bersaing kalau sudah kayak gitu," lanjutnya.

Untuk itu, Suryani mendorong agar pemerintah lebih percaya kepada para pelaku UMKM untuk dapat membuat barang atau jasa yang berkualitas.

"Terutama bagi para pengusaha kecil ini, kalau yang besar mah kan bisa mereka lobi-lobi, yang kecil ini kan nggak bisa. Jadi harus ada rasa trust antara pemerintah dan pengusaha UMKM," kata Suryani.