telusur.co.id - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Jatim sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) merespon potensi kenaikan permintaan dan harga bahan pangan serta angkutan menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2024. 

HLM yang diselenggarakan pada Jumat, (08/3/2024) tersebut, dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim, Bupati/Walikota, Kepala Perum Bulog Kanwil Jatim, Satgas Pangan, BPS, OJK, dan OPD terkait se-Jawa Timur. 

Dengan tema HLM “Memperkuat Sinergi Mendukung Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Komoditas Pangan Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Ramadhan dan Idul Fitri 2024”, TPID berkomitmen mengusung Program JATIM SIGATI (Sinergi Gapai Inflasi Terkendali) untuk mengendalikan inflasi.

Program JATIM SIGATI tetap menerapkan strategi 4K dalam mengendalikan inflasi, yakni (1) Keterjangkauan Harga melalui program stabilisasi harga diantaranya intensifikasi operasi pasar; (2) Ketersediaan Pasokan melalui program pengaturan pola tanam antara lain percepatan masa tanam; pengembangan demplot, pemberian bantuan saprotan dan alsintan, serta optimalisasi armada angkutan; (3) Kelancaran Distribusi melalui program penguatan kerjasama dan fasilitasi distribusi komoditas; serta (4) komunikasi efektif melalui program koordinasi pusat dan daerah; peningkatan kualitas digitalisasi data, dan pengendalian ekspektasi inflasi. 

“Kita perlu memperkuat komitmen JATIM SIGATI sebagai langkah kolaboratif untuk menjaga inflasi pada HBKN 2024 di rentang sasaran nasional 2,5±1%,” jelas Adhy di Hotel Wyndham Surabaya.

HLM TPID menghasilkan 8 Komitmen Utama Pengendalian Inflasi Menjelang HBKN Idul Fitri. Pertama, giat stabilisasi harga pangan melalui OP/GPM/SPHP. Kedua, optimalisasi Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK). 

Ketiga, menjaga ketersediaan pasokan selama HBKN dengan memastikan kelancaran panen di daerah sentra dan giat sidak gudang dan distributor. 

Keempat, memperkuat kerjasama intra provinsi antara daerah surplus dan defisit. Kelima, memastikan kelancaran arus orang dan barang selama HBKN melalui kecukupan armada angkutan berbagai moda serta program mudik gratis. 

Keeenam, menjaga ekspektasi masyarakat dan mengurangi asimetri informasi ketersediaan pangan. Ketujuh, penguatan kelembagaan korporasi petani, peternak, dan nelayan. Kedelapan, peningkatan kualitas digitalisasi data melalui pengembangan neraca pangan dan sinergi sistem informasi pengendalian harga.

“Koordinasi, kerjasama, dan sinergi antara Pempus, Pemda, dan Bank Indonesia dalam TPIP dan TPID berperan penting dalam meminimalkan tekanan inflasi, terutama dari sisi supply,” tegas Kepala KPw BI Jatim, Erwin Gunawan Hutapea.

Dari komitmen tersebut, TPID Jatim telah melakukan upaya pengendalian inflasi jelang HBKN Idul Fitri, yakni : (1) pelaksanaan operasi pasar murah untuk bahan pokok strategis di lebih dari 350 titik lokasi yang tersebar di 38 Kabupaten/Kota; (2) optimalisasi EPIK TPID di 15 kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang berkelanjutan; (3) Penyelenggaraan mudik gratis moda bus dengan menyediakan 164 armada; (4) penyelenggaraan mudik gratis moda kapal laut dengan menyediakaan 7 voyage; dan (5) komitmen transparasi harga bahan pangan strategis melalui optimalisasi aplikasi monitoring harga di 16 kabupaten/kota.  

“Ke depan, KPw BI Jatim bersama dengan Pemprov Jatim terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam implementasi Program JATIM SIGATI dan 8 Komitmen Utama Pengendalian Inflasi Menjelang HBKN Idul Fitri untuk mendukung tercapainya stabilitas inflasi Jawa Timur pada rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy),” tutup Erwin. (ari)