telusur.co.id - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, atau HNW menegaskan bahwa Sebagai soko guru pendidikan agama di Indonesia, Pondok Pesantren (Ponpes), harus dikokohkan perannya untuk penyelamatan bonus demografi dengan peningkatan kualitas generasi muda bangsa, demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
Hal ini sangat penting disadari dan diperhatikan. Apalagi, ditengah kondisi sekarang yang semakin mengkhawatirkan dan menantang saat ini. Masyarakat banyak mendengar dan menyaksikan berbagai fenomena serta peristiwa negatif destruktif amoral yang dilakukan atau melibatkan anak-anak muda, generasi milenial bahkan generasi Z, mereka yang disebut sebagai bonus demografi. Seperti, ada anak-anak usia SD sudah melakukan pembulian, kejahatan seksual dan narkoba yang sudah melibatkan anak2 usia SMP&SMA.
“Menjadi sangat wajar untuk dimaklumi, bila banyak orang tua siswa berharap besar kepada pesantren untuk meningkatkan kualitas akhlak dan kepribadian putra putri mereka, sebagai salah satu elemen generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha, agar bisa menjadi bonus demografi yang positif. Sekalipun memang tidak bisa dipungkiri, ada juga pesantren yang memiliki masalahnya sendiri. Contohnya, ada ponpes yang dicabut ijinnya karena ada kasus kejahatan seksual yang dilakukan, malah oleh pimpinan ponpes sendiri. Dan, saat ini yang sedang viral menjadi pembahasan publik Ponpes Al-Zaytun. Kasus2 itu harus jadi faktor muhasabah dan koreksi internal dikalangan Pesantren, dan tidak boleh digeneralisir, sehingga alhamduliLlah kepercayaan masyarakat yang besar terhadap Pesantren tetap besar”terang HNW, saat menerima kunjungan Pengurus Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI) Wilayah Riau, di Ruang Kerjanya, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2023).
Hadir dalam pertemuan, para ulama dan tokoh agama Riau antara lain KH. Misran Agusmar, Buya R. Ade Hasibuan, KH. Arif Billah, KH. Dr. Hikmatullah dan KH. Irwan Said
Bahwa Pesantren tetap layak dipercaya karena terbukti dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pesantren memiliki peran yang sangat luarbiasa. Pesantren banyak melahirkan tokoh-tokoh bangsa yang kemudian sangat dikenal menjadi pahlawan nasional, seperti KH. Hasyim Asy’ari, KH, Ahmad Dahlan, KH. Mas Manyur. Mereka bersama para pejuang lainnya, berjuang mempersiapkan, merebut dan menyelamatkan Indonesia, bahkan KH Hasyim Asy’ari (NU) mengeluarkan resolusi jihad, dan Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah) mengobarkan Amanat Jihad.Dengan resolusi dan amant itu, dibentuklah Laskar Santri, Laskar Kiyai, Laskar HizbuLlah, Laskar SabiliLlag, dan seluruh santri dan para ulama bersemangat melawan penjajah dan menyelamatkan kemerdekaan Indonesia.
“Melihat fakta itulah, saya rasa menjadi sangat penting dunia pesantren Indonesia untuk berada di garda terdepan, tampil menjernihkan serta memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat luas seputar pondok pesantren, sebagai lanjutan kontribusi menghadirkan kembali generasi pejuang yang akan selamatkan bonus demografi untuk kembali mempertahankan dan memperjuangkan realisasi cita2 Proklamasi dan Reformasi, menyelamatkan bonus demografi. Saya mengajak pesantren dan organisasi yang menghimpu Pesantren, para Kiyai dan Santri untuk makin aktif dan tidak ragu memainkan perannya seperti perannya para santri dan ulama pejuang terdahulu. Apalagi, di era reformasi ini Alhamndulillah, telah ada UU tentang Pesantren. Sehingga pesantren sekarang posisinya legal formal, setara dengan sekolah umum yang lain,” papar HNW.
Ada satu hal yang ditekankan HNW terkait implementasi peran dan kiprah pesantren adalah, pesantren juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan, tantangan globalisasi dan bonus demografi, apalagi sekarang akan masuk dalam tahun politik 2024. “Dengan memiliki basis hingga ke pelosok kampung dan desa, pesantren harus berani tampil mencerahkan dan menyemangati Umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, agar di tahun politik serta saat Pemilu nanti tetap mementingkan ethika dan akhlak yang mulia, agar tidak memubadzirkan Pemilu agar bisa berjalan sesuai dengan prinsip konstitusi yaitu pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jauh dari laku tidak bermoral seperti hoax, fitnah, adudomba, intimidasi, kecurangan dllnya yang bisa berakibat Rakyat salah pilih Pemimpin atau Wakilnya di Parlemen, yang pada gilirannya juga akan berdampak kepada dunia Pesantren”pungkasnya.
