telusur.co.id - Pergolakan yang terjadi di Papua dan Papua Barat harus menjadi perhatian semua kalangan. Tanggungjawab, bukan hanya dari pemerintah. Tapi juga seluruh komponen bangsa harus ikut merawat Papua.
Demikian disampaikan Staf Ahli Sekjen Kekominfo RI, Hendrasmo, dalam diskusi publik bertajuk "Peran Aktif Media Dalam Meredam Hoaks Dan Mewujudkan Perdamaian di Papua", di kawasan Tebet, Jakarta Selasan, Selasa (24/9/2019), yang diselenggarakan Pustaka Institute.
Hadir sebagai pembicara, Staf Ahli Sekjen Kekominfo RI, Hendrasmo dan Tokoh Pemuda Papua, Yulianus Dwaa.
Menurut Hendrasmo, tidak boleh ada ujaran rasisme. Selain itu, Hoax juga harus dihindari. Ia mengatakan, betapa bahayanya hoax dan ujaran rasisme.
Terbukti, karena hoax dan ujaran rasisme terjadi kerusuhan di Wamena dan 22 orang meninggal dunia akibat demonstrasi anarkis yang dipicu hoax dan ujaran rasisme tersebut.
"Kita melihat peristiwa pekan ini betapa hoax, kabar tidak utuh, diamplifikasi itu memicu konflik lebih luas. Ini bukan pertama kali, pada bulan Agutus juga sama," ujar Hendrasmo.
Menurut dia, peristiwa dan pergolakan masyarakat Papua akhir-akhir ini tidak berdiri sendiri. Tapi saling berkaitan satu sama lain, yang tujuannya untuk memecah belah persatuan bangsa. Selain ada yang mendesain, peristiwa juga ada yang menjadi aktor baik di dalam maupun di luar. Provokasi juga cukup masif begitu ada sedikit letupan peristiwa.
"Jadi hoax ini menjadi instrumen pemecah belah bangsa. siapa desainernya walau kita sadar ini tidak berdiri sendiri," katanya.
Dia menambahkan bahwa pemerintah terus mengajak anak bangsa menghindari hoax. Menurutnya, jika menemukan berita informasi, baik di medi sosial internet, harus diverifikasi sebelum berita tersebut dishare lebih lanjut.
"Kominfo, pak Jokowi menyerukan senantiasa hati-hati terhadap hoaks. cek setiap kabar, setiap informasi yang belum tentu benar," kata dia.
Selain itu, Hendrasmo juga meminta media tidak ikut berperan dalam menyejukkan situasi Papua. Media harus memiliki nasional interest dalam setiap menyampaikan informasi kepada masyarakat.
"Media mestinya punya nasional interest. kita dengungkan ke media. Papua bagian dari NKRI. kita punya tanggungjawab sosial dan kesejarahan kita.
Sementara itu, Yulianus Dwaa mengatakan bahwa persoalan di Papua cukup kompleks. Diantara dari sekian banyak persoalan Papua adalah persoalan ideologi dan kepemimpinan otoriter, yang diwariskan kolonial Belanda.
Bukan hanya itu, dia menambahkan persoalan mendasar lainnya adalah otonomi khusus dan kesenjangan sosial masyarakat. Menurut dia, semua persoalan mendasar di bumi cendrawasih tersebut harus menjadi peharian serius pemerintah.
"Media juga harus memiki visi yang jelas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sampai sekolah-sekolah. Negara tidak perlu ragu membangun papua. Tapi kita juga harus berpikir bagaimana tetap menjadikan Papua bagian dari NKRI. Kita tak perlu ragu menyelamatkan Papua," kata Yulianus. [ipk]
