telusur.co.id - Regulasi dan hukum hendaknya responsif dan mampu menyesuaikan dengan perubahan zaman. 

Demikian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo Presiden Joko Widodo saat membuka Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 yang diadakan di Istana Negara, Senin (2/9/19). Acara tersebut dihadiri oleh kurang lebih 250 pemerhati hukum tata negara dari seluruh Indonesia.

"Hukum kita, termasuk hukum tata negara, harus responsif, harus fleksibel, terhadap perubahan-perubahan ini. Hukum tata negara kita harus membuka ruang-ruang terobosan dan mendorong lompatan-lompatan," ujarnya.

Jokowi juga mempertanyakan bagaimana hukum tata negara dan administrasi negara menyambut perubahan global yang sedemikian cepat.
 

"Bagaimana respons hukum tata negara dan hukum administrasi negara kita terhadap dunia yang sekarang ini sudah sangat berubah?" tanya Jokowi.

Menurut dia, sering ditemukan perubahan-perubahan dalam berbagai bidang yang belum mampu dijangkau secara cepat oleh regulasi. Hal tersebut tak hanya terjadi di Indonesia saja, banyak negara juga membicarakan hal yang sama.

"Kemarin di Osaka, di G20, berbicara satu saja belum bisa ada yang memberi contoh mengenai hukum untuk pajak digital. Ini baru satu, belum nanti yang lain-lain. Ini pun masih perdebatan semua negara bagaimana memajaki sistem online," paparnya.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sering mengalami regulasi atau hukum kerap mempersulit diri sendiri. Sejumlah rencana maupun keputusan untuk merespons perubahan justru terbentur oleh aturan maupun hukum yang dalam sejumlah kesempatan dikatakan olehnya berbelit-belit.

Oleh karena itu, Jokowi meminta untuk dipikirkan bersama sehingga ke depan hukum dapat memberikan fleksibilitas bagi kita dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat.

"Perubahan yang sangat cepat ingin kita respons dengan pelaksanaan di lapangan yang cepat (tapi) tidak bisa juga karena hukum kita yang mengatur yang itu tidak memungkinkan saya jalankan," demikian Jokowi berdasarkan keterangan Biro Pers Setpres.[Ham]