telusur.co.id - Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Arya Sandhiyudha mengkritisi pernyataan Menristekdikti yang akan mencari kampus yang mendukung mahasiswanya melakukan demonstrasi dan akan memberikan sanksi ke dosen dan rektor.  

"Ibarat kuliah, Menristekdikti ini layak Drop Out. Kampus secara sejarah adalah laboratorium gerakan moral dan intelektual. Pemerintahan di sebuah negara demokrasi tidak layak punya pernyataan seperti itu. Jangan-jangan Pak Nasir yang keliru dalam mengartikan arahan Pak Jokowi," Kata Arya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (27/9/19).

Gelombang protes mahasiswa dan dosen, menurut Arya, seharusnya dapat ditanggapi positif sebagai suatu gerakan positif guna menggelorakan semangat anti korupsi di Indonesia.

"Dilihat dalam kacamata positif saja, kalau ini bukti kepada dunia internasional civil society kita masih aktif dan punya ruang berekspresi. Skala demo itu anggap sebagai ekspresi semangat anti korupsi generasi muda. Mereka aset masa depan Indonesia," ungkap Arya.

Menurutnya, semangat anti korupsi bagaimanapun harus didukung agar Indonesia bebas dari perilaku korup dan fokus dalam pembangunannya.

Arya yang merupakan Doktor bidang Ilmu Politik dan Hubungan Internasional itu mempertanyakan kebijakan Menristekdikti yang bersebrangan dengan Presiden Jokowi yang akan menerima kalangan mahasiswa dan akademisi universitas.

“Justru Pak Jokowi kabarnya kan berencana bertemu dengan para aktivis mahasiswa mendengar aspirasi. Bukan tidak mungkin Presiden juga akan mengabulkan aspirasinya. Kenapa Menristekdikti justru malah mau memberi sanksi, tanpa ba-bi-bu. Dia tidak berperan sebagai pembantu Presiden yang baik," pungkasnya. [asp]

Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), 
Arya Sandhiyudha

Laporan : Fahri Haidar