telusur.co.id, Wacana Koalisi Besar mengemuka dalam pertemuan antara lima ketua umum partai koalisi pemerintah dengan Presiden Jokowi di Kantor DPP PAN, Minggu (2/3) lalu.

Para ketua umum itu yang hadir antara lain dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yakni Prabowo Subianto (Gerindra) dan Muhaimin Iskandar (PKB).

Selanjutnya dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yakni Airlangga Hartarto (Golkar), Muhammad Mardiono (PPP), dan Zulkifli Hasan (PAN) sebagai tuan rumah.

Usai menggelar pertemuan itu, silaturahmi pun terus dilakukan para pimpinan parpol tersebut.

Merespon hal itu, Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR, Idris Laena menyampaikan bahwa, wacana Koalisi Besar disambut positif sejumlah kalangan. 

Pasalnya, kata Idris Laena, Koalisi Besar ini akan menjadi jalan tengah menghindari polarisasi seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.

"Ini mencegah segregasi dan pembelahan yang ekstrem. Amat didukung banyak pihak, bahkan sejumlah partai juga sudah menyatakan minatnya untuk bergabung dalam Koalisi Besar. Antara lain PSI dan Perindo," kata Idris melalui keterangannya, Kamis (13/4).

Dikatakan Idris, fenomena ini menarik untuk dicermati. Sebab, mulai muncul kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jauh lebih penting daripada untuk mengakomodir kepentingan partai atau golongan tertentu.

"Demokrasi tentu tidak boleh mengorbankan keutuhan bangsa," tegas Idris Laena.

Lebih lanjut Idris Laena yang juga Ketua Umum Satuan Karya (Satkar) Ulama Indonesia ini mengatakan, jika terjadi tiga poros pada Pemilu 2024, maka peluang Koalisi Besar memenangkan kontestasi sangat terbuka.

Sebab, partai yang berkoalisi adalah partai yang sudah memiliki sepak terjang dan pengalaman panjang

Idris yakin, soal calon presiden atau calon wakil presiden, Koalisi Besar akan mengambil kader internal. Apalagi ada ketua-ketua umum partai yang juga sangat diperhitungkan antara lain Airlangga Hartarto dan Prabowo Subianto.

Namun, yang perlu ditekankan, lanjut Idris, bahwa Pilpres bukanlah semata-mata soal kalah menang dan pergantian kepemimpinan nasional.

"Tetapi bagaimana bisa menjamin keberlanjutan Pemerintahan dan pembangunan yang telah dirintis oleh Presiden Jokowi," pungkasnya.