telusur.co.id - Demi memperkuat pengawasan Pilkada serentak 2024 di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melakukan pertemuan multipihak dengan sejumlahP lembaga negara, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Mabes Polri dan Badan Inteljen Negara (BIN).
Turut hadir juga pemerintah provinsi (pemprov) Kaltim, Bawaslu Kaltim dan KPU Kaltim hingga Polda Kaltim pada rapat yang dilangsungkan di Hotel Horison Ultima, Balikpapan, Kaltim, Selasa (12/11/24).
Plt Inspektorat Wilayah II Bawaslu, Pirgok mengungkapkan, telah terjadi peningkatan indeks kerawanan pilkada (IKP) untuk wilayah Kaltim pada Pilkada serentak 2024.
"Bahwa terjadi peningkatan kerawanan, kalau Bawaslu melihatnya itu dari adanya potensi kerawanan pada tahapan kampanye misalnya, itu politik uang, kelibatan aparatur pemerintah, penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, dan konflik antar peserta dan pendukung paslon," ungkapnya.
Sedangkan potensi kerawanan pada saat pungut hitung, kata dia, bisa terjadi pada adanya kesalahan prosedur dalam pemilihan sehingga dapat berdampak pada pemungutan suara ulang.
"Itu misalnya ada kesalahan prosedur yang ada di pemilu, yang berakibat potensi terjadinya pungutan suara ulang atau pungutan suara susulan," katanya.
Sebab itu, kata Pirgok, Bawaslu menekankan untuk memperhatikan setiap aspek dalam massa kampant ataupun pada saat pengut hitung suara di tempat pemungutan suara (TPS).
"Nah, Bawaslu dalam hal ini, menjelang pelaksanaan atau pilihan, memperhatikan aspek penting yaitu antara lain, menghindari terjadi potensi konflik yang tidak sehat atau tidak fair antara satu calon dengan calon lain," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemprov Kaltim, Sri Wahyuni pada rapat tersebut mengatakan sampai saat pasca debat kandidat antar pasangan calon baik di level cagub ataupun cabub dan cawalkot, situasi kondisi di Kaltim secara keseluruhan masih terpantau kondusif.
"Secara umum masih kondusif meskipun eskalasi semakin dekat 27 (November). Masih kondusif tidak relatif, tidak ada kelanjutan dari perbedaan pendapat pada saat debat itu yang kemudian terbawa dalam situasi masyarakat di lapangan," ujarnya.
Kendati begitu, ia menyampaikan bahwa pihaknya tetap melakukan antisipasi apabila terjadi hal-hal yang tak diinginkan agar tak mengganggu proses jalannya demokrasi.
"Situasi konflik ini juga tentu tetap menjadi kewaspadaan bersama karena di dalam indeks kerawanan Kaltim peringkat pertama secara nasional. Nah, tentu ini menjadi atensi," tambahnya.
Selanjutnya, Analis Ahli Madya Bidang Hankam BIN Brigjen Pol. Ermayudi Sumarsono, meminta kepada Bawaslu dan para pemangku kepentingan di Provinsi Kaltim agar memberikan pemahaman pendidikan politik kepada masyarakat Kaltim guna mencegah terjadinya konflik pada saat proses Pilkada.
"Masyarakat bisa diberikan pemahaman soal potensi permasalahan dan kerawanan yang terjadi, karena di sini walaupun tadi dinyatakan selama ini aman-aman saja, tapi jangan sampai ini menjadi panas," pungkasnya. [Fhr]
