UHC 2024 di Jatim Capai 95%, BPJS Kesehatan Targetkan 98% pada 2025 - Telusur

UHC 2024 di Jatim Capai 95%, BPJS Kesehatan Targetkan 98% pada 2025


telusur.co.id - BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah VII menggelar Media Gathering 2024 di Hotel Platinum Surabaya pada Kamis, 19 Desember 2024. Acara ini membahas pencapaian dan strategi BPJS Kesehatan, khususnya di Jawa Timur, dalam mengoptimalkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta menyeimbangkan pengeluaran dan penerimaan di sektor kesehatan.

Asisten Deputi SDM, Umum dan Komunikasi, Ayu Budi Mursintawati, bersama Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan, Ario Pambudi Trisno Wibowo, serta Asisten Deputi Jaminan Pelayanan Kesehatan, Phindo Bagus Dharmawan, menyampaikan bahwa tingkat kepesertaan di Jawa Timur telah mencapai 95%, dengan 29 kabupaten/kota yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC). Untuk tahun depan, BPJS Kesehatan menargetkan peningkatan kepesertaan hingga 98%.

“Kami mengacu pada SK Tim Optimalisasi Gubernur untuk merangkul seluruh stakeholder sesuai fungsi masing-masing guna mendorong peningkatan kepesertaan JKN,” ujar Ayu.

Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa hingga November 2024, total biaya klaim mencapai Rp 22 triliun, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan. Penyebab utamanya adalah peningkatan tren penggunaan fasilitas kesehatan, yang dipicu oleh kesadaran masyarakat yang lebih tinggi akan pentingnya pelayanan kesehatan.

Selain itu, kenaikan tarif rumah sakit dan fasilitas kesehatan pada 2023 juga menjadi faktor signifikan. Meskipun demikian, BPJS Kesehatan masih memiliki cadangan dari tabungan selama pandemi Covid-19, di mana pemanfaatan fasilitas kesehatan sempat menurun.

“Kami berharap masyarakat tetap menjaga kesehatan dan fokus pada upaya promotif serta preventif agar beban pembiayaan dapat lebih seimbang,” jelasnya.

BPJS Kesehatan menargetkan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran dapat tercapai pada 2026. Namun, untuk mewujudkannya, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait.

“Kini paradigma telah berubah. Jika dulu masyarakat menganggap ‘orang miskin dilarang sakit,’ sekarang kesadaran untuk segera memeriksakan diri ke rumah sakit semakin meningkat. Hal ini di satu sisi menggembirakan, namun di sisi lain menunjukkan perlunya penguatan pencegahan sebelum sakit,” tambah Ayu.

BPJS Kesehatan akan terus mengevaluasi program dan langkah-langkah strategis untuk menjaga keseimbangan keuangan, efisiensi pelayanan, serta peningkatan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat. [Fhr]


Tinggalkan Komentar