telusur.co.id - Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera menegaskan pentingnya peran aktif Indonesia dalam memimpin percaturan ekonomi-politik global melalui forum-forum internasional seperti BRICS dan OECD. Hal ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (FISIP Unpad), Senin (24/3/2025).

FGD bertema “Peran DPR RI dalam Forum Antar Parlemen BRICS dan OECD dalam Konteks Ekonomi Internasional” ini membahas bagaimana diplomasi parlemen bisa memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi-politik global.

“Parlemen adalah salah satu aktor utama dalam menjaga kedaulatan arah kebijakan luar negeri, dengan mendukung kebijakan luar negeri yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam perkembangan terbaru terkait BRICS dan OECD, Indonesia harus jadi qualified middle country, negara tengah yang berkualitas, bukan hanya hadir tapi memengaruhi arah forum-forum global,” ujar Mardani.

Dalam diskusi yang bertajuk “Keikutsertaan Indonesia dalam Forum Parlemen BRICS dan OECD serta Tantangan yang Dihadapi” di forum tersebut, Ir. H. Achmad Hafisz Tohir menyoroti kesempatan unik Indonesia untuk berada di kedua forum. “Indonesia berada di posisi yang cukup unik untuk menjembatani berbagai kepentingan. Forum seperti BRICS dan OECD membuka ruang bagi kita untuk memperluas kerja sama, sekaligus memahami tantangan global secara lebih utuh. Yang penting, kita tetap menjaga kepentingan nasional sambil aktif berkontribusi dalam pembentukan tatanan global yang lebih adil dan seimbang,” ujarnya.

Senada dengan itu, dalam kapasitas sebagai Anggota BKSAP DPR RI, H. M. Sohibul Iman, M.Sc., Ph.D. menyebut Indonesia perlu menguatkan modal kapabilitas. “Forum seperti BRICS mewakili aspirasi negara-negara berkembang untuk membangun sistem global yang lebih seimbang, sementara OECD menjadi representasi standar tata kelola negara-negara maju. Indonesia memiliki kesempatan untuk memainkan peran penghubung, baik secara geopolitik maupun intelektual. Namun, untuk memainkan peran ini secara maksimal, kita perlu menyiapkan kapasitas kelembagaan yang solid, arah kebijakan luar negeri yang konsisten, dan basis pengetahuan yang kuat. Diplomasi parlemen, melalui BKSAP, harus menjadi bagian integral dari ekosistem kebijakan luar negeri kita, bukan sekadar pelengkap,” terangnya.

FGD ini juga menghadirkan kontribusi penting dari kalangan akademisi FISIP Unpad, di antaranya Kepala Departemen Hubungan Internasional, Dr. Arifin Sudirman, MIR, serta pakar hubungan internasional Teuku Rezasyah, Ph.D. Keduanya menggarisbawahi bahwa OECD, dibandingkan BRICS, memiliki struktur kelembagaan yang lebih kompleks serta persyaratan keanggotaan yang jauh lebih ketat dan teknokratis. Hal ini menuntut kesiapan sistemik dan strategi diplomasi yang berbasis pada riset, data, dan pemahaman mendalam terhadap dinamika global.

Oleh karena itu, penting ada penekanan terhadap sinergi dengan perguruan tinggi dalam membangun arsitektur diplomasi yang berbasis pengetahuan. Kolaborasi ini tidak hanya akan memperkuat posisi tawar Indonesia, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil tetap relevan, adaptif, dan berbasis nilai. Dalam semangat inilah disepakati bahwa Indonesia tidak boleh bersikap pasif, dan sudah saatnya tampil sebagai qualified middle country — negara tengah yang berkualitas dan mampu menjembatani kepentingan negara maju maupun berkembang secara setara dan strategis.[]