telusur.co.id - Pengamat Ekonomi Eny Sri Hartati, meminta presiden RI Joko Widodo menunda pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.

Eny mengakui, dari segi ekonomi, kalimantan mempunyai potensi yang luar biasa. Hanya saja, potensi itu harus dikaji secara komperhensif terlebih dahulu. 

“Secara ekonomi punya SDA yang luar biasa banyak. Tapi, harus hati-hati betul. Harusnya, stepnya dimulai pada ada-nya urgensi, setelah itu ada pembicaraan di DPR untuk dikaji secara komperhensif. Tapi, itu semua diloncati. Secara konstitusi itu tidak dibahas di DPR,” ungkap Eny kepada telusur.co.id, Senin (9/9/19). 

Bukan hanya dari segi konstitusi, peneliti INDEF itu juga menilai, infrakstruktur industri di Kalimantan juga belum memadai. 

Menurutnya, pengembangan industri disana, sangat lah penting. Agar tidak adanya kesenjangan sosial antara pendatang dengan penduduk lokal. 

“Anggaran 400 triliun rupiah, yang dipindahkan hanya kementrian dan ASN. Pemerintah hanya mengurusi infrakstruktur untuk dirinya sendiri,” sebutnya. 

Untuk itulah ia menegaskan, pemindahan ibu kota negara saat ini belum tepat. 

“Jangan dadakan. Kalau belum apa-apa dikatakan pindah. Tanah di Kalimantan akan mahal dan akan terjadi eksploitasi.” 

Kalau dipaksakan, ia khawatir, kabar pemindahan ibu kota negara hanya akan menimbulkan ketidakpastian investasi pasar.

“Menyiapkan Kalimantan, bukan hanya dari segi ekonomi tapi juga harus ada kajian secara komperhensif. Saat kami minta kajian itu, itu tidak ada di Bapenas,” tegasnya. [Ham]