Iran dan AS Memanas, DPR Minta Pemerintah Keluarkan Notifikasi Contingency Plan - Telusur

Iran dan AS Memanas, DPR Minta Pemerintah Keluarkan Notifikasi Contingency Plan


telusur.co.id - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mendesak pemerintah Indonesia segera membuat Notifikasi Contingency Plan atau rencana darurat untuk mengantisipasi kejadian di luar dugaan kepada Kedubes-Kedubes Indonesia di wilayah sekitar Iran atau Timur Tengah.

"Segera membuat Notifikasi Contingency Plan Kedubes-kedubes yang berada di sekitar wilayah Iran," desak Bobby, Kamis.

Tujuannya supaya pemerintah Indonesia fokus menjamin keselamatan warganya yang berada di wilayah Timur Tengah. "Sehingga tidak ada korban baik dari WNI maupun diaspora,” ungkapnya saat ditemui media di Komplek Gedung DPR-MPR RI Jakarta. 

Diketahui, situasi di Timur Tengah sedang memanas pasca pembunuhan Panglima Militer Iran Qossem Soleimani yang dilakukan oleh Amerika. Iran menyatakan akan membalas serangan Amerika. 

Tentu, jika ketegangan ini terus berlanjut dan pada akhirnya terjadi eskalasi perang  maka pemerintah melalui Kedubes-Kedubes RI yang ada di negara-negara Timur Tengah harus bersiap untuk rencana evakuasi WNI. 
“Saya berharap semua Kedubes RI di negara-negara Timur Tengah siap untuk rencana evakuasi WNI,” ungkapnya. 

Selain itu, isu ketegangan dari Amerika-Iran ini tentu akan berdampak pada hal lainnya. Menurut Anggota Banggar dari Fraksi Golkar ini, pemerintah harus bersiap-siap dan mengantisipasi terhadap efek global yang akan ditimbulkan, mulai dengan kenaikan harga minyak dunia hingga melemahnya nilai tukar uang. 

“Pemerintah dalam keadaan darurat harus memiliki kemampuan dana yang lebih untuk mengantisipasi kejadian darurat yang berakibat signifikan. Semisal, nilai tukar yang melemah dan berpengaruh terhadap suplai kebutuhan masyarakat berkurang atau melemah,” paparnya. 

Bobby yakin pemerintah pada tahun anggaran 2020 ini sudah lebih siap dengan hal-hal yang di luar dugaan. Hal ini dikarenakan APBN 2020 memiliki defisit terendah sepanjang masa sehingga pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup fleksibel dalam hal-hal darurat atau mengalami resesi ekonomi. [ham]


Tinggalkan Komentar