telusur.co.id - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyerukan agar negara-negara di kawasan segera mencegah penggunaan wilayah dan fasilitas mereka untuk mendukung operasi militer oleh Amerika Serikat dan Israel.

Dalam pernyataannya pada Kamis (19/3), Baghaei menilai bahwa sejumlah negara regional tidak boleh mengizinkan pangkalan atau fasilitas militer digunakan untuk serangan terhadap Iran. Ia juga menyebut bahwa negara yang terlibat dapat ikut bertanggung jawab secara hukum internasional.

Ia mengkritik pernyataan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan, yang sebelumnya disampaikan dalam pertemuan darurat di Riyadh. Menurut Baghaei, pernyataan tersebut tidak adil dan tidak mencerminkan pendekatan yang seimbang terhadap situasi di kawasan.

“Tidak ada pihak yang dapat mengabaikan fakta bahwa akar krisis saat ini adalah perang yang dipaksakan oleh AS dan rezim Israel,” ujar Baghaei.

Ia juga menuduh bahwa Amerika Serikat dan Israel menggunakan fasilitas militer di sejumlah negara kawasan untuk merencanakan dan melaksanakan serangan terhadap Iran. Atas dasar itu, ia menegaskan bahwa negara yang memberikan dukungan atau fasilitas dapat dianggap sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab.

Baghaei menambahkan bahwa Iran tetap berpegang pada prinsip hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk hak setiap negara untuk mempertahankan diri dari agresi militer.

Eskalasi konflik di kawasan terus meningkat sejak serangan gabungan AS dan Israel pada 28 Februari. Iran menyebut serangan tersebut telah menimbulkan korban besar dan merusak infrastruktur, sementara kedua negara itu mengklaim tindakan mereka sebagai upaya pencegahan terhadap program nuklir Iran.

Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan drone dan rudal ke berbagai target di wilayah Israel, Yordania, Irak, serta negara-negara Teluk yang memiliki fasilitas militer AS. Kondisi ini semakin memperburuk stabilitas kawasan dan berdampak pada keamanan regional serta pasar global. [ham]