telusur.co.id - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali berdampak pada jalur energi global. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) resmi mengumumkan tatanan baru pelayaran di Selat Hormuz, salah satu jalur vital distribusi minyak dunia.

Dalam pernyataan resminya, Angkatan Laut IRGC menegaskan sejumlah aturan ketat yang kini diberlakukan:

Kapal sipil hanya boleh melintas melalui rute yang telah ditentukan Iran, Kapal militer tetap dilarang melewati selat tersebut, Seluruh pergerakan wajib mendapat izin dari Angkatan Laut IRGC, Aktivitas pelayaran harus mengikuti ketentuan masa tenang pascagencatan senjata di Lebanon

Kebijakan ini menandai kontrol yang semakin ketat oleh Iran terhadap jalur strategis tersebut, terutama di tengah dinamika konflik kawasan.

Sumber yang dekat dengan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengungkapkan bahwa sebelumnya terdapat kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat terkait lalu lintas kapal selama periode gencatan senjata dua minggu.

Namun, implementasi kesepakatan itu sempat terganggu setelah gencatan senjata di Lebanon tidak berjalan sesuai harapan, khususnya karena tidak mencakup konflik antara Hizbullah dan Israel.

Akibatnya, Iran sempat menangguhkan akses pelayaran sebelum akhirnya menetapkan tiga syarat utama bagi kapal yang ingin melintas:

Hanya kapal komersial yang diizinkan, tanpa keterkaitan dengan negara musuh, Wajib mengikuti rute yang telah ditentukan Iran, Harus berkoordinasi dengan otoritas militer Iran yang mengawasi jalur tersebut

Sumber tersebut juga menyebut bahwa sebelum konflik memanas, United States Central Command (CENTCOM) telah mengakui peran IRGC dalam pengelolaan Selat Hormuz.

Langkah ini menunjukkan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz tidak sepenuhnya normal, melainkan disertai kontrol ketat yang bergantung pada stabilitas politik dan keamanan kawasan, terutama terkait keberlangsungan gencatan senjata di Lebanon.