telusur.co.id - Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan menilai, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu perlu dibahas dalam debat perdana calon presiden yang diagendakan pada 12 Desember 2023 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Yang perlu dibahas adalah pelanggaran HAM masa lalu saya kira karena ini bukan berkaitan dengan kandidat, melainkan berkaitan dengan pembicaraan kita tentang HAM untuk anak cucu kita. Kita 'kan enggak bisa menghapus atas nama politik, kemudian kita mengubur sejarah," kata Halili di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (10/12/23).

Halili juga mengatakan bahwa pelanggaran HAM masa lalu tidak dapat diputihkan sehingga masyarakat perlu menagih komitmen dari ketiga pasangan peserta Pilpres 2024.

"Kami mesti tagihkan concern itu pada ketiga kandidat paslon (pasangan calon) di debat capres,” katanya.

Walaupun demikian, Halili mengingatkan agar pembahasan mengenai HAM dalam debat tidak berjalan seperti edisi debat capres pada Pemilu 2019.

"Jangan seperti pada debat pilpres sebelumnya, kala itu isu HAM sangat garing. Jadi, tema nya hukum dan HAM, tetapi dimensi HAM tidak ada sama sekali. Jadi, garing sekali," ujarnya

Ia melanjutkan, pihaknya ingin kandidat pada pilpres itu betul-betul memiliki komitmen yang serius menjadikan HAM sebagai basis bagi rencana pembangunan, bagi visi pembangunan, bagi visi politik pembangunan yang diusung oleh ketiga calon.

KPU telah mengumumkan 11 panelis untuk debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden yang dijadwalkan berlangsung di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).[Fhr]