telusur.co.id - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan terkait insiden di Natuna tak perlu dibesar-besarkan mendapat kritik keras dari berbagai pihak.
Salah satunya Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis, Jajang Nurjaman. disampaikan Jajang, Watak Jenderal satu ini memang luar biasa, sepanjang karirnya, ucapan Luhut seakan lebih tinggi dari orang nomor satu di negeri ini, dan terkesan omongannya wajib diikuti semua pihak.
Menurut Jajang, sebaiknya Luhut lebih mawas diri, daripada sibuk instruksi ke sana-sini, seolah-olah paling berkuasa.
"Lebih baik benahi dulu 'kapal' yang dipimpinnya (Kemenko Maritim). Selama kepemimpinannya, banyak kasus terkait pengelolaan anggaran dan proyek-proyek bermasalah mulai dari anggara perjalanan dinas sampai proyek LED Kemenko Maritim," kata Jajang dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (7/1/2020).
Bukan tanpa dasar, CBA menemukan masalah soal anggaran biaya perjalanan dinas Kemenko Maritim di tahun 2017, pada tahun itu total duit negar yang dihabiskan mencapai Rp 208.073.339.949.
"Mirisnya, diduga kuat penggunaan uang ratusan miliar banyak diselewengkan. Adapun modus yang umum ditemukan adalah laporan fiktif, uang yang digunakan lebih besar daripada yang dilaporkan," kata Jajang.
Potensi kebocoran anggaran dalam biaya perjalanan dinas hampir merata di struktur Kemenko Maritim, mulai dari jutaan sampai ratusan juta. Seperti yang terjadi pada Sekretariat Kemenko Maritim ada kebocoran biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri sebesar Rp 162.946.294.
Selain itu, lanjut dia, dalam Deputi II juga ditemukan kebocoran sebesar Rp 11.762.942, Deputi III sebesar Rp 75.488.400, serta Deputi IV sebesar Rp 4.425.000.
Bahkan jika dibedah lagi, kata dia, anggara Perjalanan dinas ini sepertinya lahan basah. Sampai-sampai untuk Paket Meeting juga dimainkan. Misalnya, paket meeting perjalanan dinas pada Sekretariat Kemenko Maritim ada kebocoran Rp 14.832.000, Deputi II Rp 23.400.000, serta Deputi III Rp 9.033.000.
"Jika ditotal dengan mata telanjang sedikitnya ada potensi kerugian negara sebesar Rp 315.515.536 di sini."
Bukan hanya itu, CBA sendiri sudah mendata sejumlah proyek di Kemenko Maritim di tahun 2019, yang berpotensi merugikan keuangan negara. Contohnya, proyek media visual LED Videotron Indoor dengan anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 1.449.871.800. Perusahaan yang dimenangkan oleh Kemenko Maritim adalah PT Sarana Global Prima yang beralamat di Jl. Rajawali Selatan Raya Rukan multiguna Blok 1G Kemayoran Jakarta Utara.
Menurut Center for Budget Analysis, pelaksanaan proyek ini diduga kuat dimainkan sejak proses lelang. Adapun modus yang kami temukan pihak Kemenko Maritim mengarahkan pemenang lelang kepada perusahaan tertentu, dan nilai proyek yang disepakati dengan pemenang tender terindikasi di markup, sehingga ada potensi kebocoran anggaran sebesar Rp 168 juta karena nilai proyek yang dihabiskan lebih tinggi dari standar harga.
"Jadi sebaiknya Menko Maritim Luhut lebih baik buru-buru membenahi kementeriannya, kalau kementerian sendiri tidak bisa diawasi dengan ketat dan bocor terus bisa-bisa kapal yang dipimpinnya tenggelam, kalau sudah begini tinggal nunggu KPK yang turun tangan," kata Jajang.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mengawasi pembelanjaan berbentuk perjalanan dinas.
Hal ini diungkapkan oleh Anggota IV BPK Isma Yatun dalam Entry Meeting Pemeriksaan Terperinci atas Laporan Keuangan Kementerian di Lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) IV, di Kantor BPK, Jakarta pada Senin (6/1/2020). [ipk]
