telusur.co.id - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dijadwalkan resmi meluncur pada 24 Februari 2025. Namun, Presiden Prabowo Subianto diingatkan akan potensi bahaya oligarki yang dapat memanfaatkan badan ini untuk kepentingan kelompok tertentu.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengingatkan bahwa bahkan negara sebesar Amerika Serikat pun terbebani oleh oligarki.

“Joe Biden sebelum pensiun sempat menyoroti hal ini. Apalagi Indonesia, yang memiliki tantangan lebih besar dalam menghindari dominasi kelompok tertentu,” kata Pangi dikutip dari Podcast Ngobar, Selasa (18/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa meski negara tidak dapat sepenuhnya terlepas dari peran oligarki, Danantara harus tetap berjalan sesuai prinsip awalnya, yakni sebagai katalis penggerak roda perekonomian Indonesia tanpa campur tangan politik.

“Presiden Prabowo harus memastikan bahwa kepentingan oligarki tidak menguasai Danantara. Harus ada prinsip yang tidak bisa dikompromikan,” tegas Pangi.

Menurutnya, Danantara harus tetap fokus pada tujuan utama, yakni mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, sesuai dengan visi Prabowo.

“Kita berharap Pak Prabowo mengembalikan prinsip awal Danantara sebagai lembaga yang independen dan profesional,” pungkas Pangi.

Sementara itu, Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menegaskan bahwa peran Kementerian BUMN ke depan lebih berfokus pada fungsi pengawasan, sementara Danantara bertindak sebagai lembaga eksekusi.

“Dalam konteks ini, Kementerian BUMN harus memastikan pengelolaan dan pengawasan BUMN tetap berjalan harmonis,” ujar Toto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/2/2025)

BPI Danantara akan memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan BUMN, termasuk corporate action. Namun, Toto menegaskan bahwa komunikasi yang baik antara Kementerian BUMN dan Danantara menjadi kunci keberhasilan.

“Presiden Prabowo akan memiliki peran penting dalam memberikan arahan jika terjadi sengketa antara kedua lembaga ini,” tambahnya.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan Danantara adalah membangun budaya korporasi yang kuat dan profesional.

“Birokrasi yang kaku harus ditinggalkan. Budaya baru harus mengedepankan agility, pengambilan keputusan cepat, dan efisiensi. Dan yang terpenting, bebas dari intervensi politik,” jelas Toto. Artinya, Presiden Prabowo diharapkan dapat memastikan bahwa badan ini tetap berada di jalur yang benar, bebas dari intervensi politik, dan dikelola oleh tenaga profesional berintegritas.

Untuk memastikan profesionalisme, Toto menilai bahwa Danantara harus dikelola oleh tenaga ahli berpengalaman. Ia menyebutkan contoh dari Temasek dan Khazanah, di mana mereka merekrut mantan CEO global seperti ex-CEO Royal Dutch Shell dan Volvo.

“Danantara perlu meniru model ini agar dapat berkembang menjadi superholding yang kompetitif di tingkat internasional,” tutupnya.[]