telusur.co.id - Pemerintah diminta untuk mengatasi disinformasi soal vaksin yang banyak beredar di tengah masyarakat. Hal ini akan sangat terkait dengan efektivitas penanganan Covid-19 yang dilakukan. 

"Sejak awal pandemi, pemerintah masih terkesan tertatih-tatih dalam berkomunikasi kepada masyarakat. Tidak saja soal kebijakan yang sering berubah-ubah, pemerintah juga belum dijadikan rujukan utama masyarakat dalam penangangan Covid," kata Anggota Komisi I DPR, Sukamta, di Jakarta, Kamis (7/1/21).

 Menurut Sukamta, imbas dari itu semua, masyarakat akan termakan informasi bermuatan hoaks di media sosial, soal rencana vaksinasi. Penyebabnya, sosialiasi yang dilakukan pemerintah kalah gencar dengan opini anti vaksin yang beredar di dunia maya. 

"Ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa takut untuk divaksin. Ini akan menyebabkan upaya sosialisasi lebih berat dilakukan," tuturnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini juga menyayangkan langkah pemerintah dalam agenda vaksinasi seakan melewati prosedur kesehatan. Hal ini semakin menambah keraguan sebagian masyarakat terhadap vaksin yang akan digunakan.

Yang mana, pemerintah saat lakukan uji klinis fase 3 terhadap lebih dari 1500 relawan dengan vaksin Sinovac menyatakan akan menunggu hasilnya yang akan keluar di bulan Januari-Februari 2021 juga menunggu izin edar BPOM. 

Namun demikian, hasil uji klinis belum keluar pemerintah sudah datangkan 3 juta vaksin dari Cina dan bahkan sekarang sudah didistribusikan ke berbagai daerah. 

"Ini kan tidak sesuai dengan pernyataan pemerintah di awal. Saya kira ini bukan lagi misinformasi tetapi sudah masuk kategori mismanajemen," sesal Sukamta.

Sukamta berharap pemerintah segera memperbaiki kebijakan penanganan pandemi yang simpang siur juga memperkuat upaya sosialiasi dan edukasi melalui kementerian terkait yang memiliki anggaran besar. Tujuannya, supaya sosliasinya masif dan sistemik.

Di tengah kebijakan PSBB Jawa-Bali yang dilakukan, merupakan momentum tepat pemerintah memperbaiki komunikasi penangangan Covid-19. 

"Maksimalkan Kemenkominfo untuk berkomunikasi dengan rakyat. Pemerintah perlu segera ajak koordinasi semua kanal informasi baik media eletronik, media cetak, media online. Tambah frekuensi komunikasi, perbanyak konten-konten kreatif untuk edukasi dan sosialisasi," tuturnya. 

"Gunakan semua influencer dengan berbagai latar belakang. Ini penting untuk menguatkan kembali kedisiplinan masyarakat lakukan 3M, juga mengatasi hoaks soal Covid. Jangan sampai PSBB yang dilakukan sia-sia karena lemahnya komunikasi," tukasnya.[Fhr]