telusur.co.id - Pemerintah Indonesia menyebut tengah mempertimbangkan wacana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) mantan teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun hingga saat ini masih berpendapat menolak kepulangan WNI eks ISIS tersebut. Namun, Jokowi menyebut langkah lebih lanjut akan dirapatkan terlebih dahulu.

Direktur Eksekutif Indonesian Muslim Crisis Center Robi Sugara mengatakan, meski presiden menolak pemulangan para mantan kombatan ISIS itu, tidak ada jaminan mereka tidak bisa pulang ke Indonesia, baik secara legal ataupun tidak. 

"Ini justru lebih berbahaya jika mereka pulang ke Indonesia tanpa diketahui statusnya oleh pemerintah sebagai WNI eks ISIS," kata Robi dalam keterangan tertulis yang diterima telusur.co.id, Jumat (7/2/20).

"Kemudian, jika pihak otoritas negara yang menampung para pengungsi eks ISIS ini mengembalikan mereka ke negara masing-masing, apakah Indonesia bisa menolak, yang faktanya ada warganya dideportasi," tambahnya.

Menurut Dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan pemilahan, antara mereka yang waktu bergabung dengan ISIS sebagai fighters atau hanya sebagai masyarakat biasa. 

"Untuk yang masyarakat biasa bisa diprioritaskan dengan juga memilah antara kelompok rentan dan tidak rentan. Maksudnya adalah anak-anak, perempuan dan orang tua," ujarnya.

Setelah itu, lanjut dia, bisa dilakukan program rehabilitasi dan deradikalisasi kepada para eks ISIS tersebut. Mereka yang sudah masuk pada kategori bebas dari radikal dipulangkan ke daerah dengan penanganan khusus pemerintah daerah. 

"Sementara mereka yang masuk kategori bukan rentan harus menjadi domain pihak keamanan. Tetangga kita malaysia sudah mengambil kebijakan yang cepat dengan menerima mereka kembali pulang ketimbang disana jauh lebih berbahaya," pungkasnya. [Tp]