telusur.co.id - Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menilai rencana Presiden Joko Widodo akan menggantikan  jabatan eselon III dan IV dengan artificial intelligence (AI) atau robot pintar  perlu dilakukan kajian yang mendalam. Karena, tidak semua pos birokrasi bisa dikerjakan robot.

"Ada yang tidak bisa digantikan dengan robot. Tapi unit pendaftaran dan pelayanan dokumen bisa diberikan," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (29/11/19).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menganggap, jika rencana Jokowi tidak dikaji secara matang, maka birokrasi akan menjadi tidak jelas.  "Menjadi tidak jelas" ingatnya.

Karenanya, Mardani meminta desain agenda reformasi birokrasi yang diinginkan Jokowi itu harus diperjelas duduk perkaranya. Sebab, nanti jangan sampai ada yang tumpang tindih.

"Jika dijalankan reformasi birokrasi secara utuh akan dijelaskan bahwa fungsional justru lebih baik dibandingkan struktural," paparnya.

Namun demikian, Mardani mengaku mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Tapi, tegas dia, mesti dijelaskan grand design reformasi birokrasi seperti apa, apalagi dengan memakai jasa robot. "Bahwa konsekuensinya ada pemangkasan eselon mesti dilihat per unit kerja," bebernya.

"Mesti dikaji unit kerja mana yang bisa diganti denga AI atau robot," tukas dia.

Presiden Jokowi mengaku sudah memerintahkan kepada Menpan RB Tjahjo Kumolo untuk menggantikan jabatan eselon III dan IV dengan artificial intelligence (Al) atau robot pintar.

Ia yakin artificial intelligence bisa mempercepat kerja dan penanganan masalah. Selama ini, keberadaan eselon III dan IV justru membuat pelayanan birokrasi berbelit-belit.

"Kalau diganti aritificial inteligence birokrasi kita lebih cepat, saya yakin itu. Tetapi sekali lagi, ini juga akan tergantung omnibus law ke DPR,” kata Jokowi aat meresmikan Pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2019 di Grand Ballroom Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Pusat, kemarin.[Fh]