telusur.co.id - Presiden Joko Widodo menyatakan model bisnis korporasi petani dan nelayan di lapangan belum berjalan optimal. Karenanya, Ia meminta para menteri fokus membangun 1-2 model bisnis korporasi petani dan nelayan di satu provinsi untuk selanjutnya dicontoh di provinsi lain.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas dengan tema "Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi" melalui "video conference", Selasa (5/10/20).
"Saya melihat implementasi model korporasi petani dan nelayan belum berjalan optimal di lapangan," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan, korporasi petani yang dimaksudknya ialahperubahan pola kerja petani agar lebih modern dengan membuat kelompok besar petani yang dilengkapi dengan aplikasi modern, berpikir cara pengolahan industri sekaligus memasarkannya ke industri ritel maupun konsumen termasuk dengan cara daring.
"Memang kita melihat kelompok-kelompok petani dan nelayan, tapi belum terbangun sebuah model bisnis yang memiliki ekosistem yang bisa 'dilink-an' yang disambungkan mungkin dengan BUMN dan swasta besar," tuturnya.
Menurut dia, mengorporasikan petani dan nelayan ini untuk meningkatkan taraf hidup petani dan nelayan dan tentu saja untuk mewujudkan transformasi ekonomi.
"Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa di tengah pandemi sektor pertanian memberikan sumbangan tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang dalam posisi mengalami perlambatan," ungkapnya.
Pada kuartal kedua 2020, sektor pertanian tumbuh positif 16,24 persen. "Pertumbuhan positif di sektor pertanian ini perlu kita jaga momentumnya sehingga memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan petani dan nelayan," tuturnya.
Jokowi pun mendorong petani dan nelayan untuk bekerja dalam kelompok berjumlah besar dalam sebuah korporasi sehingga memiliki "economic scale".
"Jadi diperoleh skala ekonomi yang efisien yang bisa mempermudah petani dan nelayan dalam mengakses pembiayaan, mengakses informasi, mengakses teknologi dan meningkatkan efisiensi dan bisa memperkuat pemasarannya," ucap dia.
Selain itu, pola pikir petani dan nelayan juga perlu berubah tidak semata-mata fokus kepada "on farm" tapi bergerak ke "off farm" atau sisi pascapanen.
"Sisi bisnisnya yaitu dengan membangun proses bisnis dari produksi sampai ke pascapanen," paparnya.
Jokowi juga meminta menteri-menterinya fokus membangun 1-2 model bisnis korporasi petani dan nelayan di satu provinsi untuk selanjutnya dicontoh di provinsi lain serta menggandeng BUMN/BUMD serta swasta dalam pendampingan korporasi petani dan nelayan serta tak kalah penting membangun regulasi yang mendukung hal tersebut.[Fhr]
