telusur.co.id - Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada para kepala daerah untuk berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menentukan status kedaruratan wilayahnya selama penanganan virus corona (Covid-19).

Menurut Jokowi, kepala daerah dapat berkonsultasi dengan BNPB untuk menentukan status siaga darurat, atau tanggap darurat bencana non-alam dalam penanganan COVID-19 di wilayahnya.

“Saya minta kepada seluruh gubernur dan bupati serta wali kota untuk terus memonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah situasi. 

Kemudian, terus berkonsultansi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan status daerahnya siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana nonalam,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/3/20).

“Berdasarkan status kedaruratan tersebut, jajaran pemerintah daerah dibantu TNI dan Polri serta dukungan Pemerintah Pusat untuk terus melakukan langkah-langkah dalam mengatasi penyebaran COVID-19,” sambungnya. 

Kepala Negara menekankan yang terpenting saat ini adalah menjaga interaksi sosial (social distancing) untuk mencegah meluasnya penularan virus corona.

Maka itu, beberapa opsi kebijakan dapat diambil seperti menerapkan pembelajaran dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa, serta bekerja dari rumah secara daring (online) bagi para pekerja.

Presiden juga mengimbau untuk setiap pemangku kepentingan agar menunda kegiatan yang melibatkan banyak peserta.

“Serta meningkatkan pelayanan pemeriksaan COVID-19 dan meningkatkan pengobatan dengan menggunakan RSUD dan RS Swasta, serta lembaga riset dan pendidikan tinggi yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan,” ujar dia.[Fhr]