telusur.co.id - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini sedang terjadi tak ubahnya seperti lemparan kotoran bagi para diplomat Indonesia yang sedang berjuang meyakinkan Uni Eropa dan juga WTO (World Trade Organization) untuk mendukung produk sawit Indonesia. “Bencana ini benar-benar merupakan etalase buruk bagi perjuangan diplomasi dagang kita,” kritik Fadli melalui keterangan tertulisnya, Kamis.

Itu sebabnya, pemerintah seharusnya menggunakan bencana karhutla sebagai alat untuk membersihkan industri perkebunan sawit nasional dari perusahaan-perusahaan nakal perusak lingkungan. Cara ini, menurut Fadli, akan sedikit memulihkan citra buruk industri sawit Indonesia di mata dunia.

“Sederhana saja, bagaimana kita bisa merayu negara-negara Eropa untuk terus membuka pasarnya bagi produk sawit Indonesia, ketika pada saat bersamaan semua tuduhan mereka atas perkebunan sawit Indonesia yang merusak lingkungan, melakukan deforestasi, malah dikonfirmasi oleh bencana karhutla yang 99% akibat ulah manusia dan terus menerus terjadi?” katanya.

Seperti diketahui, awal tahun ini 28 negara Uni Eropa sepakat untuk memasukan minyak sawit Indonesia sebagai kategori tidak berkelanjutan sehingga tak akan mereka gunakan sebagai bahan baku biodiesel. Mereka menyoroti masalah deforestasi akibat adanya budidaya sawit yang masif. Mulai 2030, Uni Eropa akan melarang total konsumsi sawit Indonesia. Artinya, sebelum itu mereka akan mulai mengurangi konsumsi sawit asal Indonesia.

Dari sisi dagang, keputusan Uni Eropa tersebut tentu saja merugikan Indonesia. Industri kelapa sawit merupakan salah satu industri strategi nasional, khususnya dalam kelompok non-migas. Meminjam hasil riset Perkumpulan Prakarsa, minyak sawit merupakan komoditas penyumbang ekspor terbesar Indonesia selama kurun 1989-2017.

Saat ini produksi minyak sawit Indonesia mencapai 44 juta ton sampai dengan 46 juta ton per tahun, dengan luas lahan sekitar 14 juta hektare. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memperkirakan produksi sawit akan mencapai 51,7 juta ton pada 2025.

Ironisnya, lanjut Fadli, peningkatan produksi sawit tadi berbanding terbalik dengan pasar ekspor Indonesia yang tengah menghadapi ancaman boikot. Berdasarkan data GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), pada 2018 ekspor sawit Indonesia ke Eropa mencapai 4,7 juta ton.

Dari jumlah itu, 60 persen di antaranya digunakan untuk bahan bakar nabati (biofuel). Jumlah ekspor ke Eropa itu mencapai 14 persen dari total ekpor sawit Indonesia secara keseluruhan. Bisa dibayangkan apa jadinya jika Uni Eropa sepenuhnya menghentikan impor sawit dari Indonesia?

“Sayangnya Pemerintah kita, menurut saya, juga turut andil dalam membiarkan citra buruk yang terus melekat pada industri sawit nasional. Pemerintah belum terbuka dalam melakukan audit industri sawit.”

Padahal, audit terbuka merupakan bagian dari kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). Seharusnya seluruh perusahaan sawit diperiksa oleh auditor independen yang bertugas memverifikasi apakah betul industri sawit tidak mendegradasi lingkungan atau melakukan ‘land cleansing’ dengan cara-cara yang merusak lingkungan.

Memang, diakui Fadli, di balik boikot Uni Eropa atas produk sawit Indonesia terselip kepentingan dagang untuk melindungi produk mereka sendiri, yaitu ‘sun flower oil’ dan ‘rapeseed oil’. Namun, tidak adanya keterbukaan dan keseriusan tindakan dari Pemerintah pada pelaku industri sawit yang nakal telah ikut mempersulit munculnya kepercayaan masyarakat Eropa.

“Itu sebabnya saya ingin mendorong Pemerintah agar memanfaatkan bencana karhutla 2019 sebagai momen untuk mereformasi industri perkebunan sawit di tanah air. Kita harus memperbaiki tata kelola perkebunan sawit agar tidak menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan deforestasi. Tindak semua perusahaan sawit yang merusak lingkungan. Tanpa adanya perbaikan yang drastis, produk sawit kita akan semakin ditolak dunia,” tandasnya. [Ham]