telusur.co.id - Kepala Seksi Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren (PD Pontren) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, Drs. H Komarudin, MM mengatakan, sudah sewajarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi membantu guru-guru TPQ, MDA, dan guru pondok pesantren.

Sebab, kata dia, anggaran yang digelontorkan untuk membantu keluarga terdampak Covid-19 dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini sangat besar, yakni Rp420 miliar. Belum lagi bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp16 miliar.

“Tinggal bagaimana Pemda membagikan anggaran ini, supaya ada pemerataan. Apakah nanti masuknya melalui program Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako Pangan Nontunai, atau program BLT-Dana Desa Rp600.000 per bulan per keluarga diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak April 2020,” katanya kepada telusur.co.id di kantornya, Senin (19/4/2020).

Menyinggung data guru-guru agama yang diminta Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui Kepala Bagian (Kabag) Kesra Kabupaten Bekasi, Bennie Y Iskandar, Komarudin mengaku sudah mengcroschek ke Kabag Kesra.

“Sementara ini didata dulu. Apakah nanti dialokasikan sebagian dari pusat, provinsi atau kabupaten, anggaran untuk guru-guru TPQ, MDA, dan pondok pesantren ini,” jelasnya.

Ditanya apakah anggarannya masuk ke rekening para guru, atau ditampung di Kementerian Agama, Komarudin menyatakan, secara teknis belum dibicarakan, karena pihaknya baru melakukan pendataan.

“Mungkin Kabag Kesra juga mendata dulu, setelah itu nanti ada verifikasi per guru atau melalui lembaga atau melalui rekening masing-masing. Karena sampai saat ini secara teknis belum ada penjelasan resmi. Yang penting sekarang data dikumpulkan dulu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada jawaban, termasuk bantuan untuk majelis taklim, khatib, dan marbot,” paparnya.

Dikatakan Komarudin, data yang telah masuk ke Pemda paling tidak menjadi dasar bahwa Kemenag tidak diam, termasuk mengusulkan dan mendorong kepada Pemda.

Kalau ini direalisasikan, dia mengucapkan terima kasih kepada Pemda. Dan, apabila ini dikabulkan berarti Pemda betul-betul peduli terhadap guru-guru TPQ, MDA, dan pondok pesantren, khususnya masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemda, meskipun baru proses pendataan. Mudah-mudahan dikabulkan, karena ini merupakan harapan bagi semua masyarakat yang terdampak Covid-19. termasuk para ustdaz, ustadzah, khatib, guru-guru TPQ, MDA, dan pondok pesantren,” ucapnya.

Alapagi, lanjut dia, semua aktivitas diliburkan, dan ini menjadi keprihatinan bagi Kemenag. “Oleh karena itu, kami mencoba untuk mendorong Pemda agar betul-betul memperhatikan guru-guru yang non-PNS yang berjuang dibidang keagamaan,” katanya.

Komarudin meminta kepada para ustdaz, ustadzah, khatib, guru-guru TPQ, MDA, pondok pesantren, marbot dan majelis taklim, jangan berkecil hati dengan adanya musibah ini, tetap optimis.

Menurut dia, walaupun pengajian diliburkan madrasah-madrasah diliburkan, pesantren diliburkan, namun harus optimis. Sebab, dari dulu keagamaan itu dari ummat, oleh ummat, untuk ummat.

“Kita mengharapkan boleh, tapi jangan terlalu berharap penuh kepada pemerintah. Yang penting kami sudah berusaha mengajukan. Paling tidak untuk memberikan motivasi kalau pandemi Covid-19 ini merupakan musibah nasional, bahkan internasional,” katanya.

Pihaknya hanya berusaha mengajukan kepada pihak-pihak terkait dalam rangka untuk membantu dan memotivasi para ustdaz, ustadzah, khatib, guru-guru TPQ, MDA, pondok pesantren, dan majelis taklim dalam menghadapi musibah ini.