telusur.co.id - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajak publik untuk terus mengawal perkembangan kasus Korupsi BTS (base transceiver station) yang diduga melibatkan lebih banyak orang daripada yang sekarang sudah menjadi tersangka. 

"Kerugian fantastis 8 Triliun, sebagian besar belum terungkap raib kemana. Penegak hukum harus fokus kepada aliran dana, jangan hanya kepada para tersangka yang sudah ditangkap," demikian pernyataan Ketua DPP PSI Ariyo Bimmo, Kamis 23 November 2024.

Perkembangan terkini, pengadilan memeriksa para tersangka yang diduga berperan sebagai "operator" dalam tindakan-tindakan transaksional yang "hanya" melibatkan angka ratusan juta rupiah.

"Lah uang yang sudah berada diluar itu besarnya 8 triliun rupiah. Jumlah yang sudah dikembalikan sebanyak 1,7 triliun sehingga sisa 6,2 triliun rupiah. Itu nol nya masih banyak banget," lanjutnya.

PSI pun menilai jumlah tersangka yang ditahan masih dalam hitungan jari. Disinyalir, ada keterlibatan anggota partai politik yang menjadikan kasus ini masih sangat terbuka untuk dikembangkan.

"Korupsi BTS ini masalah serius karena jumlah nya besar dan berdampak sistemik. Jangan cuma jadi "hype" lalu tergerus waktu," Bimmo mengingatkan.

Menurut PSI, dampak dari korupsi BTS ini sangat merugikan rakyat kecil, terutama di daerah tertinggal dan terluar. Kasus BTS bukan sekadar pengebirian akses terhadap informasi, tetapi juga memotong hak masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. PSI berharap publik tidak berhenti memperbincangkan.

"Jangan sampai berhenti, layaknya sinyal yang menghilang di pedalaman," tukas Bimmo.

PSI mendukung Kejaksaan Agung dan lembaga terkait untuk terus menelusuri aliran dana dari kasus ini, apalagi bila menyangkut partai politik peserta Pemilu.

"Kasus Ismail Thomas memperlihatkan bahwa korupsi yang dilakukan pejabat publik atau politisi, sangat berpotensi dijadikan modal memenangkan pemilihan berikutnya. Ini momentum bebersih korupsi politik," tutup Bimmo. [ham]