telusur.co.id - Sejumlah warga menyampaikan keluhan mengenai layanan BPJS Kesehatan dalam forum pengawasan yang dipimpin Anggota DPRD Jabar Fraksi NasDem, Mamat Rachmat pada Sabtu (6/12/2025). Masalah yang paling banyak muncul adalah pasien yang dipulangkan terlalu cepat serta kendala administrasi bagi peserta baru, khususnya ibu hamil yang membutuhkan layanan segera.

“Kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan. Ada aspek kemanusiaan yang harus dikedepankan. Pemerintah dan BPJS wajib memiliki mekanisme darurat agar warga tetap bisa mendapatkan layanan saat administrasi belum selesai,” ujar Kang Rachmat.

Ia meminta BPJS, Dinas Kesehatan, dan puskesmas menyepakati alur darurat sehingga pasien dapat dirawat terlebih dahulu sambil melengkapi administrasi dalam batas waktu tertentu.

Selain itu, warga juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan informasi prosedur rujukan serta kerap berubahnya status kepesertaan akibat persoalan data kependudukan.

Kang Rachmat menegaskan bahwa DPRD akan mengundang BPJS untuk membahas masalah tersebut secara khusus.

“Kita ingin memastikan layanan kesehatan berjalan adil, tidak merugikan warga, dan tidak menyulitkan mereka yang sedang dalam kondisi darurat,” ujarnya.

Forum tersebut juga menyoroti perlunya edukasi kesehatan dan pendampingan administrasi bagi warga. (VC)