telusur.co.id - Seorang prajurit TNI, Prada Ginanjar Arianda gugur saat terjadi kontak senjata antara TNI dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Distrik Sugaja, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Terkait itu, anggota Komisi I DPR RI Sukamta kembali mempertanyakan strategi pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua yang kompleks dan semakin banyak memakan korban dari TNI dan rakyat sipil.

Sukamta menjelaskan, sejak Januari, sudah 4 anggota TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 400/Banteng Raiders gugur. Padahal ini termasuk satuan khusus TNI yang handal

"Kalau kemudian terus berguguran boleh jadi strategi yang digunakan pemerintah saat ini tidak tepat. Kehilangan 1 nyawa anak bangsa itu sangat mahal harganya. Pemerintah semestinya segera melakukan evaluasi dalam penyelesaian masalah di Papua sehingga tidak ada lagi korban jiwa," kata Sukamta di Jakarta, Rabu (17/2/21).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini kembali menyoroti lemahnya sikap pemerintah dalam penanganan kelompok KKSB yang menyebabkan situasi instabilitas keamanan di Papua berlarut.

Sementara, dulu ada persoalan gangguan keamanan di Aceh bisa terselesaikan dengan baik, juga ancaman beberapa kelompok teroris seperti kelompok Santoso di Poso bisa ditangani dengan operasi terpadu yang libatkan kekuatan pasukan khusus TNI dan Polri. 

"Jadi rasanya aneh kalau pemerintah saat ini seakan tidak ada konsep untuk hadapi KKSB secara tuntas," tuturnya. 

Lebih lanjut, anggota DPR RI asal Yogyakarta ini juga meminta pemerintah mengatasi akar masalah di Papua yang intinya adalah ketidakadilan, perasaan terdiskriminasi dan ketertinggalan.

Karena, sehebat apapun pendekatan keamanan, jika pemerintah tidak bisa hadirkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyaraat Papua, pasti akan jadi potensi gejolak. 

Dia menilai, selama ini sumber daya alam Papua disedot perusahan-perusahaan besar, tapi masyarakat kebanyakan masih hidup miskin dan terbelakang, dan ini jelas ketidakadilan yang nyata.

"Tugas pemerintah melindungi rakyat, bukan malah lindungi korporat. Ini yang semestinya segera diatasi pemerintah," tukasnya. [Fhr]