telusur.co.id, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah merumuskan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) untuk masker berbahan kain. Hal tersebut dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19.

SNI yang disusun Kemenperin tersebut telah mendapatkan penetapan Badan Standarisasi Nasional (BSN) sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) 8914:2020 Tekstil- Masker dari kain melalui Keputusan Kepala BSN Nomor No.408/KEP/BSN/9/2020 pada pertengahan September 2020 lalu.

Merespon hal itu, Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BMI), Farkhan Evendi mempertanyakan keberpihakan kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran covid-19, utamanya pada masyarakat yang bergerak disektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Kita kaget disatu sisi sektor UMKM terbantukan dengan adanya penjualan masker namun semua mempertanyakan kembali keberpihakan pemerintah ketika mengeluarkan kebijakan masker yang dijual harus ber- SNI" kata Farkhan kepada Telusur.co.id, Jumat (02/10/2020).

Menurut Farkhan, masyarakat sudah banyak yang memiliki masker, namun, bila kemudian masker yang dijual harus ber SNI tentu menambah persoalan baru.

"Saya melihat Pemerintah telah melakukan permufakatan yang tidak berpihak pada masyarakat dengan mengharuskan masker ber-SNI, sehingga tidak salah jika muncul anggapan pemerintah tengah mengambil keuntungan atau bisnis di masa pandemi ini," katanya.

Untuk itu, DPN BMI mendesak agar Pemerintah melakukan langkah yang manusiawi, seperti persoalan masker dalam upaya penanganan covid-19

"Jangan-jangan, justru satgas covid-nya atau menteri-menteri terkait yang menempati posisi kunci penanganan covid di negeri ini sendiri yang perlu diadakan standarisasi," ujar dia.

"Karena mereka seperti tak punya pengetahuan yang memadai untuk menangani bencana covid-19 yang berlarut-larut ini dan penanganannya termasuk buruk bila dibandingkan dengan negara lain," sambung Farkhan.