telusur.co.id - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan anggota DPR daerah pemilihan (Dapil) VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen Bambang Soesatyo mengingatkan agar memasuki tahun politik ini, kita semua mampu menahan diri agar tidak terjebak ke dalam politik pecah belah sekaligus mengaku prihatin atas melemahnya pemahaman terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa, khususnya di kalangan generasi muda bangsa. Merujuk pada hasil survei yang dirilis tanggal 17 Mei 2023, Setara Institute dan INFID (Forum on Indonesian Development) mengungkapkan bahwa 83,3 persen pelajar SMA berpandangan bahwa Pancasila adalah ideologi yang tidak permanen atau dapat digantikan.
Hasil survei ini harus disikapi dengan serius. Terlebih, temuan ini kontras dengan hasil beberapa survei sebelumnya, meskipun dengan sampel responden yang berbeda. Misalnya survei SMRC pada bulan Juni 2022 yang menyatakan 82 persen masyarakat menganggap Pancasila sebagai ideologi negara tidak boleh diubah. Selanjutnya, hasil survei Pusat Studi Kebangsaan Indonesia dan Litbang KOMPAS pada bulan Januari 2023 mengungkap bahwa 86,1 persen mahasiswa tidak setuju jika Pancasila diganti.
"Fenomena tersebut mengisyaratkan setidaknya dua hal penting. Pertama, bahwa proses internalisasi Pancasila, belum sepenuhnya menjangkau generasi muda bangsa, khususnya kalangan pelajar SMA. Kedua, bahwa persepsi dan sikap generasi muda terhadap ideologi negara bersifat dinamis, sehingga perlu untuk terus dibangun dan dikembangkan," ujar Bamsoet saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama DPD Partai Golkar Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah, Jumat (17/11/23).
Hadir antara lain Deputi Sekjen Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi MPR RI Hentoro Cahyono, Badan Kesbangpol Banjarnegara Erwan Adi Priyanto, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banjarnegara Agus Junaidi serta para fungsionaris Partai Golkar Kabupaten Banjarnegara.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menuturkan, persoalan lain yang dihadapi bangsa Indonesia adalah demoralisasi generasi muda bangsa. Ini tergambar dari maraknya keterlibatan generasi muda dalam berbagai aksi kriminalitas, anarkisme dan vandalisme, perilaku seks bebas, hingga penyalahgunaan narkoba. BNN (Badan Narkotika Nasional) mencatat, bahwa selama periode 2022-2023 saja, ada sekitar 4,8 juta penduduk usia produktif yang tercatat sebagai pengguna narkoba.
'Terkait dengan fenomena demoralisasi tersebut, kita juga merasakan mulai memudarnya identitas dan jati diri ke-Indonesiaan, khususnya di kalangan generasi muda bangsa. Nilai-nilai kearifan lokal seperti sopan santun, keberadaban sikap dan perilaku, mulai tergerus dan terpinggirkan oleh gaya hidup hedonis, individualis, egois, dan pragmatis," kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, salah satu upaya menghadirkan kembali nilai-nilai Pancasila adalah melalui implementasi pada berbagai bidang, khususnya pendidikan. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, setiap warga negara tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk pendidikan Pancasila.
"Implementasi Pancasila dalam dunia pendidikan adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai sistem nilai. Bukan sekadar bahan untuk dihafal atau dimengerti saja. Tetapi juga perlu diterima dan dihayati, dipraktikan sebagai kebiasaan, bahkan dijadikan sifat yang menetap pada setiap diri orang Indonesia," pungkas Bamsoet.[iis]
