telusur.co.id - Bawaslu Kalimantan Selatan sudah siap melakukan pengawasan melekat pada tahapan pencalonan pilkada 2020, khususnya dari sisi Sumber Daya Manusianya. Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) telah terbentuk sejak Desember 2019. Lalu pada Maret 2020 nanti, jajaran Pengawas Desa/ Kelurahan juga telah terbentuk.
Berbagai pelanggaran dalam pergelaran pemilu, baik Pemilihan Umum maupun Pemilu seakan masih berputar dalam kubangan masalah yang sama. Deteksi dini yang dilakukan Bawaslu Kalsel merangkum, bahwasannya selain adanya permasalahan yang berpotensi mempengaruhi proses tahapan Pilkada 2020 ada juga permasalahan yang berpotensi mengganggu keamanan.
Adapun deteksi dini isu – isu yang menjadi krusial bagi Bawaslu Kalsel yakni terkait netralitas ASN, money politik dan mahar politik, kemudian teknik – teknik kampanye seperti black campaign, negatif campaign dan positif campaign, selain itu penggunaan isu politisasi SARA. Dari sisi lain ternyata ada pula kekhawatiran Bawaslu Kalsel yang berpotensi mengganggu keamanan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 adalah serangan hacker terhadap system informasi pemilu yang dimiliki Penyelenggara Pemilu yang berbasis komputer.
Deteksi dini kerawanan Pilkada 2020 di Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, disampaikan oleh Bawaslu Kalsel saat audiensinya ke Markas Besar Polda Kalsel, (03/02/2020).
Dalam audiensinya di Markas Besar Polda Kalsel, Bawaslu Kalsel juga menyampaikan permohonan dukungan terhadap kerja – kerja Pengawas Pemilu baik bagi Bawaslu Provinsi juga bagi jajaran Bawaslu di Kabupaten / Kota.
“Beberapa agenda Bawaslu Kalsel dalam minggu ini adalah sidang etik dengan pihak teradu KPU kabupaten. Hal – hal terkait profesionalitas jajaran panwascam yang telah kami bentuk di Bulan Desember 2019 tidak perlu dipertanyakan lagi, karena selanjutnya Panwascam akan kami perkuat lagi dalam pelaksanaan Bimtek khusus bagi Panwascam,” terang Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah yang juga menjabat sebagai Anggota TPD Kalsel, dari DKPP RI.
Yang menjadi kekhawatiran Bawaslu Kalsel saat ini adalah terkait calon perseorangan di tingkat provinsi yang masih dipantau hingga nanti batas akhirnya pada tanggal 23 februari. Dibandingkan di tingkat kabupaten atau kota yang hampir semua Kabupaten atau Kota ada calon perseorangan. Munculnya calon perseorangan pada tahapan pencalonan, sangat berpotensi nanti akan adanya sengketa proses yang masuk di Bawaslu.
Karena telah menjadi komitmen Bawaslu, selain harus dapat menyelesaikan pelanggaran – pelanggaran pemilu. Indikasi – indikasi yang dapat memicu munculnya pelanggaran pemilu harus dapat Bawaslu cegah. Karena bagi Bawaslu, suksesnya penyelenggaraan pemilu bukan dari banyaknya pelanggaran yang dapat di tangani. Namun lebih dari itu, bagaimana Bawaslu dapat menyadarkan masyarakat bahwa kontestasi politik ini telah menjadi kesepakatan bersama dalam berdemokrasi.
“Penting koordinasi dilaksanakan sejak dini dengan harapan dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik. Harapan kita masyarakat banua sudah dewasa dan menyadari bahwa kontestasi politik ini telah menjadi kesepakatan bersama dalam berdemokrasi. Dengan harapan nanti dapat memilih pemimpin yang benar – benar dapat mewakili suara rakyat. Polda juga telah melakukan upaya – upaya dini untuk bisa melakukan mapping potensi kerawanan pilkada 2020 sehingga kita bisa mempersiapkan pasukan.” tegas Kapolda Kalsel, Irjen Pol Yazid Fanani yang menyambut Jajaran Bawaslu Kalsel diruang Monitoring Center Polda Kalsel.
Didampingi Karo OPS, sebagai penangungjawab pengamanan Pilkada 2020. Kapolda Kalsel juga menyampaikan Jumlah Kekuatan Polda Kalsel, system pengamanan di TPS dan serpas logistik dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di Provinsi Kalimantan Selatan.
Koordinasi ini menjadi penting dilaksanakan sejak dini oleh Bawaslu Kalsel, dengan harapan dalam pelaksanaannya Pilkada 2020 di Provinsi Kalimantan Selatan terpilihlah pemimpin yang benar – benar dapat mewakili suara rakyat, yang mampu mewujudkan kalsel "baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur". [ham]
Laporan Achmad Juhriansyah
