telusur.co.id – Kisruh antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan PB Djarum, sebetulnya tidak besar jika saja pemerintah bisa mendamaikan kedua pihak.

Begitu disampaikan oleh anggota Komisi X DPR, Anang Hermansyah di Jakarta, Selasa (10/9/19).

“Seharusnya polemik seperti ini tak perlu muncul ke publik. Jika semua pihak menaati aturan main yang berlaku. Baik bagi pihak swasta maupun negara,” ujarnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, polemik KPAI-PB Djarum sebenarnya secara tidak langsung juga sebagai kritik terhadap lembaga-lembaga formal yang dimiliki negara dalam urusan pembinaan olahraga. Sebab, lembaga formal negara seolah tak berdaya dalam melakukan pembinaan terhadap cabang olahraga di Tanah Air.

Apalagi, kata dia, peran PB Djarum secara faktual telah diakui kiprahnya dalam pembinaan atlit bulutangkis di Indonesia. Namun, sebagai korporasi partikelir, dapat dimaklumi bila dalam dukungannya di ranah sosial, tetap menyelipkan pesan komersil dalam setiap kegiatan. “Namanya juga swasta” sindir Anang.

“Begitu juga dapat dipahami sikap KPAI yang secara kritis melihat penggunaan atribut merek rokok dibaca secara kritis sebagai eksploitasi terhadap anak-anak.”

Oleh karena itu, musisi asal Jember ini meminta, pemerintah semestinya dapat turut andil memadamkan polemik ini di tengah masyarakat.  “Bukan justru terlibat dalam polemik ini,” tuturnya.

Pesan penting dari polemik ini, menurut Anang, politik anggaran pemerintah dalam pembinaan cabang olahraga harus mendapat dukungan nyata. “Yang utama, profesionalitas organisasi asosiasi olahraga tak bisa ditawar-tawar lagi. Jika tidak, jangan salahkan swasta turut andil dalam pembinaan olahraga sembari promosi produknya,” tukasnya.[Ham]