telusur.co.id - Komisi VIII DPR mempertanyakan alasan belum diterbitkannya Keputusan Presiden (Kepres) soal pelaksanaan ibadah haji tahun 2023. Kepres ini diperlukan sebagai dasar hukum dan kepastian untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Padahal, Kepres semestinya sudah diterbitkan pasca adanya ketetapan (persetujuan bersama) yang dibuat antara panja Haji Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama beberapa waktu lalu. 

"Para calon jamaah Haji tahun 2023 sangat resah. Karena sampai hari ini hampir satu bulan dari ketetapan panja Haji oleh DPR RI bersama Kementerian Agama pada tanggal 14 Februari 2023 kemarin belum ada Kepresnya," kata anggota Komisi VIII DPR Abdul Wachid, dalam keterangannya, Senin (13/3/23)..

Wachid menduga, belum diterbitkannya Kepres kemungkinan hasil keputusan bersama antara Komisi VIII DPR dengan Kemenag, karena belum disampaikan atau diserahkan kepada Presiden Jokowi oleh para pembantunya.

"Hasil keputusan panja Haji sekarang barangnya berhenti di mana? Saya punya keyakinan tidak mungkin di meja Presiden. Saya tahu Pak Jokowi orang yang tidak pernah membuat aturan yang sulit-sulit," tegasnya.

Wachid mengingatkan agar para pembantu presiden tidak lagi main-main terkait kepentingan umat Islam dalam hal ini terkait penyelengaraan ibadah haji.

"Saya berharap hasil keputusan segera diserahkan ke Presiden agar segera ditandatangani. Mengingat perjalanan dan waktu ibadah haji sudah semakin dekat dan masyarakat biar ada persiapan mencari uang untuk membayar pelunasan kekurangannya," ucapnya.

Wachid mengaku khawatir jika Kepres belum diterbitkan bisa berdampak terhadap para jemaah haji yang berasal dari pelosok-pelosok desa.

"Mengingat haji reguler 70 persen orang desa yang tidak mudah mencari uang tambahan untuk pelunasan. Kecuali itu para kantor Kemenag Kabupaten/Kota Provinsi punya persiapan yang longgar," tegasnya.[Fhr]