telusur.co.id - Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, menyampaikan sejumlah agenda penting yang menjadi perhatian komite dalam waktu dekat. Dalam pernyataannya, ia menyoroti tiga isu utama yang akan menjadi prioritas, yaitu pemekaran wilayah, pengawasan Pilkada serentak, dan penyelesaian konflik pertanahan.
Pemekaran Wilayah di Tengah Moratorium
Menurut Sofyan, Komite I akan menerima kunjungan Forum Nasional Daerah (Fornas) yang mengajukan aspirasi terkait pemekaran wilayah. Namun, ia menegaskan bahwa moratorium pemekaran masih berlaku, meskipun terdapat kecemburuan dari sejumlah daerah terhadap Papua. “Papua memiliki otonomi khusus yang memungkinkan pemekaran, sementara daerah lain belum memiliki dasar hukum yang sama,” jelasnya.
Pengawasan Pilkada Serentak
Dalam rangka menghadapi Pilkada serentak, Komite I juga bertugas memantau pelaksanaan dan mengevaluasi hambatan-hambatan yang muncul di daerah. Sofyan menyoroti isu lemahnya pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Banyak laporan yang menyebut Bawaslu terkesan lumpuh menghadapi politik uang. Ke depan, sistem pengawasan ini harus diperbaiki agar kualitas Pilkada dan pemilu meningkat,” tegasnya.
Konflik Pertanahan Jadi Sorotan
Isu konflik pertanahan turut menjadi perhatian utama. Sofyan menyebutkan bahwa Komite I akan memfasilitasi penyelesaian berbagai kasus yang diajukan masyarakat. “Masalah pertanahan ini membutuhkan langkah strategis agar konflik yang terus berulang dapat diminimalkan,” katanya.
Komite I juga akan melakukan riset langsung di daerah untuk menggali lebih dalam permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sofyan berharap upaya ini dapat memberikan solusi yang konkret dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap rakyat.
"Semoga langkah-langkah ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan menjawab tantangan besar yang dihadapi bangsa ini," tutup Sofyan.[iis]
Komite I DPD RI Fokus pada Pemekaran Wilayah, Pilkada, dan Konflik Pertanahan
Foto: dok.telusur.co.id