telusur.co.id - Anggota DPD RI Irman Gusman menilai Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi Kerakyatan.

Selama ini, menurut Senator Indonesia asal Sumbar itu, banyak desa hanya menjadi objek pembangunan, bukan subjeknya. Koperasi Merah Putih hadir untuk mengubah paradigma itu. Dengan koperasi sebagai ujung tombak, desa tidak hanya mendapat bantuan, tetapi juga bisa mandiri secara ekonomi melalui koperasi. 

"Terbitnya Inpres Nomor 9 tahun 2025, merupakan langkah konkret dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kemandirian Desa dan atau Nagari sekaligus mengakselerasi pusat pertumbuhan ekonomi yang bermula dari Desa yang di Sumatera Barat dikenal dengan Nagari," kata Irman Gusman.

Hal itu dikatakannya saat reses di Kabupaten Solok yang dihadiri oleh Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Solok, Forkopimda, Kepala Dinas Koperasi, Wali Nagari yang terhimpun dalam Persatuan Wali Nagari, di Aula Kantor Bupati Kabupaten Solok, Kamis (10/5/2025).

Bahkan, lanjutnya, Presiden Prabowo sudah menginstruksikan 18 kementerian/ lembaga hingga pemerintah daerah untuk bergerak cepat dalam pembentukan koperasi ini.

Karena itu, Irman mengajak kepala daerah di Sumbar segera menindaklanjuti Inpres tersebut dengan berkoordinasi dengan kepala dinas, Forkopimda, Camat sampai Wali Nagari se Sumatera Barat.

Untuk mewujudkan hal itu, perlu langkah strategis, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi antarkementerian/ lembaga dan pemerintah daerah guna melakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di Desa/ Nagari Kopdes Merah Putih.

Dijelaskannya, Kopdes Merah Putih sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo karena menitikberatkan pada penguatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. “Artinya Koperasi Merah Putih ini, mengembalikan ekonomi ke tangan rakyat,” tegas Irman.

Mantan Ketua DPD RI dua periode itu optimis, pendirian 80.000 Kopdes Merah Putih mampu menjawab permasalahan yang ada di desa, khususnya menghadapi rantai distribusi panjang, keterbatasan permodalan, dan dominasi middleman yang menekan harga petani serta mengurangi biaya bagi konsumen.

"Koperasi Merah Putih juga diharapkan menjadi pusat layanan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Meliputi penyediaan sembako murah, simpan pinjam, klinik, apotek, cold storage untuk hasil pertanian dan perikanan, hingga distribusi logistik yang disesuaikan dengan keunggulan dan kearifan likal masung-masing Desa," ungkapnya.

Adapun pendanaan dan dukungan koperasi kata Irman, berasal dari berbagai sumber, yaitu APBN, APBD, Dana Desa, dan Bank Himpunan Bank Negara atau Himbara melalui Kredit Usaha Rakyat.

"Oleh karena itu, dengan dukungan dari berbagai pihak, Kopdes Merah Putih bisa menjadi solusi konkret dalam memperkuat ekonomi lokal dan menjadikan desa sebagai pusat pembangunan ekonomi nasionall,” ujar Irman.[]