telusur.co.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban banjir lahar hujan Gunung Marapi yang melanda lima kabupaten/kota di Sumatera Barat (Sumbar) kembali bertambah delapan orang sehingga total menjadi sebanyak 58 orang korban, pada Rabu.

"Ini berdasarkan data yang dilaporkan ke Pusat Pengendalian dan Operasi BNPB hari ini," kata Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Fajar Setyawan, Rabu (15/5/24).

Sementara, jumlah korban hilang kembali bertambah dari 27 menjadi 35 orang yang semuanya masih dalam proses pencarian. Selain itu, untuk keluarga terdampak berjumlah 1.543 keluarga dan 33 orang mengalami luka-luka.

Para korban dikonfirmasi berasal dari lima kabupaten/kota terdampak yakni Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Kota Padang, dan Padang Panjang.

"Jumlah kemungkinan berubah lagi karena BNPB, beserta tim gabungan termasuk BPBD di Sumatera Barat masih melaksanakan pengkajian dan melangsungkan proses pencarian, evakuasi korban," kata dia.

Terlepas dari itu, Fajar memastikan semua kebutuhan pokok dan penunjang akan segera disalurkan baik melalui pengiriman jalur darat, maupun udara menggunakan helikopter karena keselamatan masyarakat korban bencana menjadi hal yang diprioritaskan.

"Demi menunjang kelancaran operasi penanganan darurat dan rujukan laporan dari BMKG ada potensi hujan sedang-deras beberapa hari ke depan, maka hari ini kami mulai melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca," imbuhnya.

Pusdalops BNPB mencatat sejumlah kecamatan di Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Panjang dilanda banjir bandang bercampur material lahar hujan pada Sabtu (11/5) malam, selanjutnya setelah dilakukan asesmen pada Senin (13/5) diketahui bencana juga melanda wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang.

Bencana tersebut dilaporkan menimbulkan dampak kerusakan yang serius hingga sempat memutus jalur transportasi Padang-Agam-Tanah Datar-Bukittinggi-Solok sehingga ditetapkan dan diberlakukan masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan terhitung sejak Senin (13/5).

Sejumlah posko utama tanggap darurat bencana pun didirikan untuk mengakomodasi logistik, dan pusat koordinasi, yang salah satunya berada di Halaman Kantor Bupati Tanah Datar.

Pemerintah pusat melalui BNPB dengan persetujuan dari Komisi VIII DPR RI siap menyalurkan dukungan berupa pendanaan untuk operasional penanggulangan dampak bencana dari alokasi Dana Siap Pakai (DSP) total senilai Rp3,2 miliar dengan pembagian masing-masing senilai Rp200 juta - Rp250 juta.

Selain itu memberikan dukungan bantuan logistik berupa puluhan tenda pengungsian, tenda keluarga, ratusan paket sembako, makanan siap saji, hygiene kit, puluhan terpal, selimut, kasur, Pompa alkon, jendet light, lampu solar panel, toilet portable, gergaji pohon, dan perlengkapan kebersihan.[Fhr]