telusur.co.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta berencana membuat buku yang berisi janji-janji kampanye Pramono Anung-Rano Karno.
Komisioner KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya menyebut, pembuatan bukan janji kampanye Pram-Rano ini ditujukan sebagai jembatan komunikasi antara Gubernur dan Wakil Gubernur dengan warga Jakarta sebagai pemilih alias pemberi mandat.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar memastikan agar janji-janji yang disampaikan oleh pasangan calon dapat diingat dan direalisasikan dengan baik.
"Intinya kami berupaya mendekatkan antara janji-janji kandidat dengan pemilih, sehingga pemilih bisa memberikan amanat kepada Pak Pramono dan Bang Doel untuk memimpin Jakarta," ujar Doddy Wijaya diJakarta, Sabtu (22/2/2025).
Dody mengungkapkan, setelah buku yang berisi seluruh janji kampanye yang disampaikan dalam debat kandidat selesai dibuat, nantinya akan diserahkan langsung kepada Pramono Anung dan Rano Karno (Si Doel). Hal ini sebagai pengingat dan landasan untuk mewujudkan janji-janji mereka dalam lima tahun kepemimpinan mendatang.
"Semoga dengan adanya buku ini, masyarakat tetap bisa memantau, mengawasi, dan meminta akuntabilitas terkait realisasi janji-janji kampanye yang telah disampaikan," ungkap Dody.
Dengan dibuatnya buku janji kampanye ini, diharapkan proses pemantauan terhadap kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030 dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Sekretaris KPU DKI Jakarta, Dirja Abdul Kadir mengatakan, buku ini tidak hanya memberikan transparansi kepada publik.
Namun, buku ini juga menjadi sarana yang baik untuk menilai sejauh mana janji-janji tersebut dapat diimplementasikan setelah Pramono Anung dan Rano Karno (Si Doel) terpilih.
Buku ini juga akan menjadi dokumentasi yang jelas dan terperinci. Bagi warga Jakarta, buku ini nanti dapat dijadikan suatu objek dalam memantau dan mengevaluasi realisasi janji-janji dari politikus PDIP tersebut.
Tak hanya itu, kegunaan buku ini pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Jakarta.
"Semoga langkah ini menginspirasi daerah lain untuk menerapkan pendekatan serupa demi kemajuan demokrasi yang lebih baik," imbuhnya.[Fhr]
Laporan: M. Tegar Jihad Al Faruq
