telusur.co.id, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron mengkritik kebijakan impor beras beras sebesar 1 Juta Ton. Pasalnya, rencana kebijakan impor beras itu dilakukan ketika produksi padi dalam negeri tengah memasuki masa panen raya. Hal ini tentu akan berdampak pada menurunnya harga di tingkat petani.

“(Kebijakan Impor) Ini tentu akan menjatuhkan harga ditingkat petani,” kata Herman Khaeron di Komplek Parlemen, senayan, Jakarta, Senin (15/03/2020).

Menurut dia, semestinya pemerintah memberikan apresiasi kepada petani yang telah berjuang mewujudkan keinginan pemerintah untuk swasembada pangan lewat dukungan kebijakan harga yang pro kepada petani. Bukan malah membuka keran impor ketika petani sedang panen raya.

“Petani kasihan karena (Impor disaat panen raya), (padahal) mereka berupaya untuk memenuhi keinginan dan harapan pemerintah. Tetapi disisi lain pemerintah melepas harga begitu saja dengan adanya impor itu,” katanya.

Menurut Anak Buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, kebijakan impor bisa dilakukan apabila kondisi pangan di Negara Indonesia sedang mengalami krisis pangan akibat bencana alam dan atau sebagainya, bukan malah membuka keran impor ketika sedang panen raya.

“Impor beras seharusnya dilakukan pas negara ini sedang krisis (pangan) . Impor boleh kalau kita sedang kekurangan beras. Oleh Karenanya kami juga meminta mendag bukan hanya untuk mengontrol harga ditingkat konsumen. Tetapi juga mengontrol harga di tingkat produsen," ujar dia.