telusur.co.id, Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Ananta Wahana menolak rencana  impor beras 1 juta ton oleh Kementerian Pergadangan (Kemendag). Pasalnya, kata Ananta, rencana impor beras 1 Juta Ton justru bertentangan dengan prinsip Pancasila sebagaimana yang didengungkan Proklamator Kemerdekaan RI, Ir. Soekarno.

Ananta menjelaskan, Marhaen atau yang disebut dengan petani itu punya alat produksi. akan tetapi tertindas. Sehingga, sudah semestinya pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) itu menguatkan posisi petani, bukan justru malah mematikan usaha mereka.

“Kalau Kementerian Perdagangan ngerti bagaimana jalannya Kemerdekaan, bagaimana Soekarno menemukan Ideologi Pancasila, Mendag tidak akan gampang membuat rencana impor beras. Karena menurut Soekarno, petani atau yang disebut marhaen, itu merupakan pengusaha tingkat terkecil, dia punya lahan, dia punya cangkul, pembajak, dan alat produksi lainnya,” kata Ananta Wahana

Anggota Komisi VI DPR RI ini menilai, rencana pemerintah membuka keran impor beras 1 juta ton disaat masyarakat sedang panen disejumlah daerah yang diprediksi produksinya bakal surplus tentu sangat merugikan petani, bahkan, bisa saja mematikan minat para petani untuk kembali bertani.

“Wacana impor beras ini, bukannya menguatkan posisi petani, justru malah mematikan usaha mereka,” ujar Alumni Presidium GMNI ini.

Ditegaskan Ananta, Negara melalui pemerintah, semestinya memberikan semangat dan dukungan kepada petani. Dukungan itu bisa dilakukan dengan memberikan kemudahan akses bibit, pupuk dan tidak membuka keran Ipor beras ketika petani disejumlah wilayah sedang panen.

Selain itu, lanjut Wakil rakyat dari Dapil Banten III ini, pemerintah juga bisa memberikan dukungan kepada petani dengan membuka akses teknologi pertanian. Sebab, berdasarkan data yang ia himpun, biaya produksi beras di Indonesia jauh lebih besar ketimbang biaya produksi di negara lain, seperti Vietnam dan Thailand.

“Kalau mau mendukung petani, seharusnya yang diimpor itu bukan produk pertaniannya seperti beras. Tapi, impor saja teknologi pertanian dari negara luar yang dianggap sudah maju,” ujar Ananta.

Pada kesempatan ini, Anak Buah Mega ini pun meminta agar Mendag, Lutfi untuk bisa menterjemahkan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencanagkan swasembada pangan.

“Karena seharusnya, para Menteri ini dalam membuat rencana kebijakan, bisa menterjemahkan rencana Presiden,” kata dia.

“Apa rencana Presiden itu? Presiden mentargerkan untuk swasembada. Jalan satu-satunya menuju swasembada, bukan dengan impor beras besar-besaran. Melainkan, mendukung dan menguatkan posisi petani,” tegasnya.

Alumni Universitas Sebelas Maret, Solo ini, menbeberkan, produktivitas beras Indonesia perhektare, sekitar 5,13 – 5,24 ton. Angka tersebut masih berada di bawah Vietnam yang mencapai 5,82 ton perhektare. Angka itu, terang Ananta, dia kutip dari Rektor IPB, Arif Satria yang mengacu pada data tahun 2019.

Selain itu, kata Ananta, biaya produksi beras di Indonesia juga jauh lebih mahal dari biaya produksi negara luar. Alhasil, harga beras di Indonesia mencapai Rp11.355 per kilogram, jauh lebih tinggi dari harga beras internasional Thailand yang hanya Rp5.898 perkilogram, dan Vietnam Rp5.090 perkilogram.

Tak hanya soal biaya produksi dan hasil produksi saja,  Ananta juga menyinggung luasnya lahan pertanian yang dimiliki Indonesia yang mencapai angka 7.463.948 hektare.

Data angka tersebut, kata Ananta bisa diakses di data BPS tahun 2019, yang mana menurut Kementerian ATR/BPN, Sofyan A Jalil, angka tersebut mengalami peningkatan seluas 358 ribu hektare. Sedangkan angka luas lahan itu, justru berbanding terbalik dengan jumlah produksi yang mengalami penurunan.

“Dengan luas bahan baku sawah itu, jika dimaksimalkan dengan dukungan pemerintah untuk menciptakan biaya produksi murah, dan juga teknologi pertanian yang modern, saya yakin wacana impor ini tidak pernah ada,” kata dia.

Adanya wacana Impor beras 1 Juta Ton, tegas Ananta, membuktikan bahwa Pemerintah telah gagal memberi dukungan kepada petani dan pemerintah gagal memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya.

“Wacana impor 1 juta ton beras itu, justru menunjukan kalau pemerintah gagal memberi penguatan kepada petani, serta, gagal memanfaatkan potensi produksi padi di Indonesia,” tegas Ananta