telusur.co.id, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah menyoroti kebijakan impor beras sebanyak 2 juta ton yang dilakukan pemerintah pada tahun 2023 ini.

Luluk menekankan pentingnya mendahulukan serapan beras dari dalam negeri. Ia menilai, impor beras sejumlah 2 (dua) juta ton bukanlah angka yang main-main. Sehingga, seharusnya Bulog dapat mengupayakan terlebih dahulu penyerapan dari pertani.

"Petani harus jadi nomor satu, Pak. Jadi serapan dalam negeri harus menjadi nomor satu karena itulah momen di mana para petani kita itu merasakan sedikit hasil dari keringat dan bahkan air matanya selama ini," kata Luluk dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BUMN Pangan dan Perkebunan, yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Perum Bulog dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Terkait rencana impor tersebut, Luluk pun mempertanyakan penyerapan beras dari petani selama ini. Sebab menurut data Bulog, hingga awal April 2023, cadangan beras Bulog tinggal sebesar 283.883 ton.

"Mengapa ini (cadangan beras Bulog) dibiarkan sampai dalam kondisi yang serendah ini. Apa di tahun-tahun sebelumnya, Bulog memang tidak melakukan serapan besar-besaran pada saat panen raya misalnya di tahun 2022, 2021, 2020 atau bahkan 2019 sehingga ini (kurangnya cadangan beras) sudah diantisipasi," jelasnya.

Untuk itu, Politisi Fraksi PKB ini meminta Bulog untuk dapat mempertimbangkan kembali rencana sisa impor beras. Bulog diminta untuk mengecek kembali ketersediaan beras petani. 

"Pemerintah harus satu suara terkait dengan data produksi, kemudian daerah-daerah mana sentra-sentra penghasil padi yang selama ini misalnya belum panen karena kebetulan musim tanamnya tidak sama dan panennya juga tidak sama sehingga jangan sampai petani lagi-lagi merasa pilu hatinya," imbuhnya.