telusur.co.id - Komisi XI DPR RI mengusulkan fungsi pengawasan OJK dikembalikan ke Bank Indonesia, termasuk Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK). 

Secara tidak langsung, Komisi XI DPR RI juga mengusulkan agar OJK dibubarkan.

Wacana pembubaran OJK disebabkan lemahnya pengawasan terhadap Asuransi Jiwasraya yang gagal bayar polis kepada nasabah.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Wimboh Santoso mengatakan, selama ini OJK telah bekerja profesional.

"Kita profesional. Sudah melakukan apa yang harusnya dilakukan. Dan tentunya ini nanti akan kita sampaikan pada Komisi XI," kata Wimboh saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI dengan jajaran DK OJK di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (22/1/20).

Wimboh mengklaim, lembaganya telah melakukan penyidikan awal terhadap kasus gagal bayar Asuransi Jiwasraya. 

"Punya (wewenang), dalam hal penyidikan ada yang sudah kita masukkan, dalam proses bukan berarti tidak ada sama sekali, ada," tegasnya.

Wimboh pun membantah anggapan DPR yang menyebut lembaganya tidak menyidik asuransi plat merah tersebut. 

"Tentunya apabila sudah ditangani, kan semua permasalahan itu kita juga berdiskusi dengan kejaksaan, apabila sudah ditangani kejaksaan ya sudah kita ikuti aja," terangnya.

Wimboh mengatakan, OJK telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), dan menyepakati bahwa penyidikan diambil alih oleh korps adhyaksa.

"Kita juga melakukan pemeriksaan secara detil terhadap jiwasraya sehingga nanti disitu bisa sharing informasi," ujarnya.

Wimboh memastikan, pengawasan OJK terhadap Jiwasraya dilakukan independen, hingga ditemukannya indikasi gagal bayar triliunan rupiah terhadap pemegang polis. 

"Kita bekerja profesional, independen, dan kita bisa menyampaikan kepada masyarakat, apa yang telah kita lakukan selama ini," ungkapnya.

Dia pun berharap, pihaknya dengan Kementerian BUMN bisa bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang tengah membelit Jiwasraya, utamanya soal pengembalian dana nasabah melalui holding perusahaan BUMN.

"Semua orang tahu permasalahan-permasalahan ini bukan permasalahan baru. Ini sudah cukup lama, semua orang tahu, tinggal pilihan kapan ini harus segera kita selesaikan dan kita cari jalan keluarnya," pungkasnya. [Tp]