telusur.co.id - Sikap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi bukan berarti melawan negara. "Kami tegaskan bahwa Partai Demokrat tidak bermaksud melawan negara," ungkap Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya melalui keterangannya, Jumat.

Ia menegaskan jika Partai Demokrat saat ini menjadi bagian dari negara dan Demokrat akan tetap mencintai dan menghormati negara.

Terkait dengan dengan penjelasan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak berkenan menjawab surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan argumentasi bahwa gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai Demokrat yang disebut sebagai GPKPD ini dianggap sebagai permasalahan internal partai. 

"Berkenaan dengan tidak dijawabnya surat ketua umum AHY tentu sepenuhnya menjadi kewenangan presiden Jokowi," katanya.

Tetapi, perlu ditegaskan jika Partai Demokrat tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan terlibat dalam GPKPD tersebut. Justru yang menyebut nama-nama para pejabat pemerintahan itu berasal dari Morldoko dan para pelaku gerakan yang lain sesuai dengan kesaksian para kader yang diajak bertemu mereka.

Demokrat justru yakin bahwa Presiden Jokowi dan sejumlah menteri serta pejabat setingkat menteri yang disebut-sebut oleh saudara Moeldoko atau pelaku GPKPD lainnya tidak mengetahui adanya gerakan ini. "Pejabat-pejabat itu sangat mungkin dicatut namanya dan bahkan sebuah pembusukan politik," duganya. [ham]