telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, M. Rizky, mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten Bogor, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat Desa Kopo, Kecamatan Cisarua.

Hal tersebut disampaikan M. Rizky saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Kopo, Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Senin (24/8/2026).

Kegiatan yang dikemas melalui silaturahmi dan dialog bersama masyarakat tersebut menjadi ruang untuk melihat secara langsung kondisi, potensi, serta kebutuhan warga. Dari pertemuan tersebut, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pentingnya koordinasi lintas pemerintahan agar masyarakat mendapatkan informasi dan akses yang lebih optimal terhadap berbagai program pemberdayaan.

Menurut M. Rizky, pemerintah desa memiliki posisi penting karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Informasi mengenai kebutuhan dan potensi warga dari tingkat desa menjadi dasar penting untuk membangun komunikasi dengan pemerintah di tingkat kabupaten maupun provinsi.

“Desa paling mengetahui kondisi masyarakatnya. Karena itu, komunikasi antara desa, kabupaten, dan provinsi harus terus diperkuat. Dengan koordinasi yang baik, program yang ada bisa lebih mudah diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar M. Rizky.

Ia menilai sinergi antarpemerintahan tidak hanya diperlukan dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi lokal.

Berbagai program pemerintah, menurutnya, akan lebih optimal apabila informasi dapat disampaikan secara baik kepada masyarakat dan terdapat koordinasi yang jelas dalam pelaksanaannya.

M. Rizky juga mendorong pemerintah desa untuk terus melakukan pendataan dan mengidentifikasi potensi yang dimiliki masyarakat. Langkah tersebut penting agar kebutuhan warga dan potensi wilayah dapat menjadi bahan dalam menyusun program pembangunan dan pemberdayaan yang lebih tepat.

“Kita ingin program pemerintah benar-benar bertemu dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, komunikasi harus berjalan dari bawah ke atas, sehingga pemerintah dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan potensi apa yang bisa dikembangkan,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga diberikan ruang untuk menyampaikan berbagai informasi dan aspirasi secara langsung. M. Rizky menilai dialog semacam itu penting untuk menjaga hubungan antara wakil rakyat dengan masyarakat sekaligus memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai kondisi di lapangan.

Ia menegaskan bahwa hasil pengawasan dan aspirasi masyarakat menjadi bagian dari bahan bagi dirinya dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, sekaligus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait sesuai kewenangan.

M. Rizky berharap sinergi yang terbangun dapat terus dijaga sehingga berbagai kebutuhan masyarakat Desa Kopo dapat dikomunikasikan melalui jalur pemerintahan yang tepat.

Menurutnya, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat membutuhkan kerja bersama. Pemerintah memiliki program dan kewenangan, sementara masyarakat memiliki kebutuhan sekaligus potensi yang perlu dikembangkan.

“Kalau komunikasinya kuat, kita bisa lebih cepat mengetahui persoalan dan potensi yang ada. Pemerintah desa, kabupaten, provinsi, dan masyarakat harus saling terhubung agar pembangunan dan pemberdayaan benar-benar memberikan manfaat,” pungkas M. Rizky. (VC)