telusur.co.id - Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Rabu (16/8/2023) mengundang banyak atensi masyarakat. Di hadapan para anggota MPR dan tamu undangan Jokowi sempat menyinggung soal semakin pudarnya  budaya santun dan budaya budi pekerti luhur bangsa seiring maraknya  serangan fitnah dan kedengkian kepada dirinya.

Jokowi menyinggung kata bodoh, plonga-plongo, fir'aun, tolol yang menurutnya jauh dari kesantunan. 
Keberadaan media sosial selain punya peran untuk mengetahui permasalahan rakyat di pinggiran, namun juga berisi soal ejekan, makian dan fitnah.

Menanggapi penyampaian Pidato  Presiden Jokowi yang mengeluhkan memudarnya rasa kesantunan dan budi pekerti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketua Kelompok DPD di MPR M. Syukur menilai apa yang disampaikan oleh Jokowi sebenarnya memberikan pesan atas fenomena perilaku elit yang akhir-akhir ini tidak mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia.

"Saya kira ini merupakan kritik bagi kita semua  sebagai elit politik, kelompok intelektual, akademisi, tokoh publik yang menjadi teladan masyarakat untuk selalu menjaga etika dan kesantunan dalam menyampaikan pendapat  meskipun itu berbeda', kata Syukur

Menurut Syukur elit politik harus mencontoh para pendiri bangsa ini, meskipun mereka berbeda pendapat ataupun pandangan soal pilihan politik namun mereka masih bisa saling menghargai dan menghormati.

"Kita bisa mengambil keteladanan dari Pak Natsir Ketua Partai Masyumi dengan Pak Kasimo pendiri Partai Katolik meskipun mereka berlawanan secara politik tetapi mereka masih bisa menjaga silaturrahmi. Ini adalah contoh yang baik yang bisa ditiru oleh kita dan masyarakat dibawah", ungkap Syukur
 
Syukur yang juga anggota DPD RI dari Propinsi Jambi menambahkan adanya ketiadaan etika dan kesantunan dalam berekspresi dan berpendapat sangat berbahaya kalau dibiarkan apalagi menjelang kontestasi pemilu, dampaknya bisa mengancam kohesi sosial dan mengoyak-ngoyak persatuan antar anak bangsa. Oleh karena itu, elit politik  dan kaum intelektual perlu menjadi contoh keteladanan melalui sikap, perilaku, dan perbuatan sehari-hari.

"Apalagi dengan adanya media sosial baik seperti facebook, IG, Youtub, TikTok bisa di isi dengan pesan dan kampanye poisitif, pendapat atau kritik konstruktif, sehingga media sosial tidak dipenuhi oleh berita-berita bohong, hujatan, dan hinaan dengan menyerang sana sini tanpa beradab", terang Syukur.

Untuk meneguhkan kembali jati diri bangsa yang mulai terkikis di era digital ini, menurut Syukur perlu ada revitalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila agar masyarakat tidak salah arah dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan melihat data survey Saiful Mujani Research and Consulting  (SMRC) (1/6/2022), yang menyebutkan hanya 64, 4 persen masyarakat yang hafal isi Pancasila ini menunjukan bahwa tingkat pemahaman dan ingatan masyarakat akan ajaran-ajaran Pancasila dalam lima sila masih perlu ditingkatkan dan dikuatkan lagi.

"Ini menjadi pekerjaan kita bersama terutama elit politik untuk terus melakukan sosialisasi dan internalisasi di masyarakat untuk mengenalkan isi ajaran Pancasila agar bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari", tutup Syukur