telusur.co.id - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pemerintah menolak negosiasi dengan China atas pelanggaran yang dilakukan karena memasuki wilayah perairan Indonesia di Natuna.
"Saya jelaskan ya, penyusupan kapal ikan China yang dikawal oleh kapal resmi Pemerintah China di Natuna. Prinsipnya begini, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi bersama China dengan langkah perundingan secara bilateral," kata Mahfud usai memberi Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Brawijaya ke-57, di Gedung Samantha Krida, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (5/1/20).
Mahfud menegaskan, wilayah Natuna masuk dalam wilayah kedaulatan Indonesia berdasarkan United Nations Convention On Law of The Sea (UNCLOS) sejak tahun 1982.
"Artinya, tak ada konflik di perairan ini. Sudah jelas sepenuhnya milik Indonesia berdasarkan konvensi Internasional tahun 1982,” ungkapnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyebut, keputusan UNCLOS tahun 1982 yang menyatakan bahwa Natuna merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sudah final. Hukum laut Internasional itu dibuat oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Artinya, China harus menghormati keputusan itu.
Diterangkan Mahfud, Indonesia jelas berbeda dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang memiliki konflik perbatasan dengan China. Indonesia tidak pernah memiliki konflik dengan Negeri Tirai Bambu itu.
Sehingga, negosiasi dianggap tidak perlu, karena justru akan menguntungkan China.
"China memang punya konflik perbatasan dengan negara lain, dengan Vietnam, Malaysia, Brunei, Thailand, dan Filipina, itu konflik dengan China. Indonesia tidak pernah.
Konflik dengan China pun, negara-negara lain sudah diputuskan pada bulan Juli tahun 2016. Atau 2,5 tahun lalu bahwa China tidak punya hak untuk mengklaim daerah-daerah tersebut,” urai Mahfud.
Ia melanjutkan, apabila China mau mencari masalah, Indonesia dengan kemampuannya akan menghalau kapal-kapal yang masuk dalam perairan Natuna.
"Kalau mau masalah, kita usir dengan segala kemampuan, kita halau kapal-kapal dan nelayan itu. Kalau mau di internasionalkan, kita multilateralkan, itu urusan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan urusan China dan Indonesia."
"Kita nggak akan membentuk tim nego. Kita akan pertahankan kedaulatan, karena itu tugas konstitusional setiap aparat negara dan semua rakyat untuk mempertahankan itu,” ungkap Menhan era Presiden Gus Dur ini.
Apabila terjadi konflik, Mahfud menyakini, Indonesia selalu siap. Pasukan juga sudah dikerahkan dan patroli semakin diketatkan.
“Kita lihat saja nanti. Tapi, intinya kita tidak mau negosiasi. Kalau mereka masuk, kita usir,” tukasnya.[Tp]
Laporan: Arianto Deni
