telusur.co.id - Gerakan melemahkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus dilakukan sejumlah oknum. Bahkan kini mulai menggoyang dan menyasar posisi Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul agar tidak rangkap jabatan. 

"Kita tahu, pada 1999, Gusdur menjabat Ketua Umum PBNU dan menjadi calon presiden bahkan kemudian merangkap menjadi Presiden RI 1999. Kalian tidak protes, tapi giliran Mensos Gus Ipul merangkap Sekjen PBNU, kok diributkan," kata Ketua PBNU periode 1999-2009, Andi Jamaro Dulung kepada wartawan di Jakarta, Minggu (22/12/24).

Lebih jauh Mantan Dansatkornas Banser Era Gus Dur itu meminta agar para oknum tersebut membaca lebih detail dan cermat soal aturan dalam PBNU. 

"Coba periksa lagi Peraturan Organisasi (PO) PBNU tentang larangan rangkap Jabatan," tegasnya.

Menurut Andi, dalam organisasi PBNU, pengurus yang dilarang melakukan rangkap jabatan dengan jabatan politik hanyalah Rais Aam dan Ketua Umum. "Sementara Jabatan Sekjen PBNU tidak termasuk. Artinya gerakan yang dilakukan oknum-oknum ini, pada kesimpulannya ingin menggantikan Rois Aam dan Ketua Umum. Lha, memang ente berada di atas AD/ART NU?” sindir Mantan Anggota DPR RI.

Dikatakan Andi, bahwa yang berhak melaksanakan empat forum tingkat nasional misalnya Muktamar, Muktamar Luar Biasa (MLB), Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar di NU adalah  PBNU. Adapun persertanya adalah PWNU dan PCNU yang sah. 

"Dalam bahasa orang kampung, bahwa para oknum ini tidak memiliki legal standing. Karena itu, saya mengkhawatirkan sejumlah oknum kyai masuk dalam daftar hitam 'perusak NU'," paparnya.

Sebelumnya, tersebar kabar bahwa Forum Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU) mendesak Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul mundur dari jabatan Sekjen Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU). Bahkan Forum MLB NU itu  meminta Gus Ipul mundur dari Sekjen PBNU agar fokus terhadap jabatan sebagai Menteri Sosial.

Adapun presidium telah menggelar kegiatan Pra MLB NU, Selasa-Sabtu, 17-21 Desember 2024. [Ist]