telusur.co.id - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan isu jabatan presiden 3 periode yang sempat ramai memberi peringatan sampai pelajaran berharga untuk bangsa Indonesia. Menurutnya, jika demokrasi ingin terus berkembang mestinya mempercepat sirkulasi elite. “Sulit negeri ini tumbuh secara beradab jika fasilitas untuk mempercepat sirkulasi elite justru dihambat,” ujar Mardani, Senin.

Kasus ‘kudeta’ Partai Demokrat bisa dijadikan suatu contoh bahwa oligarki tidak lagi bermain elegan, kelompok-kelompok ini tidak lagi mencoba bermain lembut, contoh melalui berbagai peraturan dan cara-cara yang terselubung. Sudah mulai menampilkan sikap-sikap premanismenya dan mendegradasi nilai-nilai penting demokrasi.

Anggota Komisi II ini pun mengajak masyarakat agar lebih waspada lagi. Pandangan dia, premanisme ini akan terus berjalan, dan bukan tidak mungkin akan menghadapi hari-hari yang lebih berat. “Ketika indeks demokrasi kita turun, indeks persepsi korupsi kita turun dan berbagai hal lainnya yang membuat kita harus lebih bersiap.”

Isu seperti ini ironi besar karena demokrasi yang sudah lama dibangun justru tertahan. Seakan ada dinding tinggi dan tebal yang memisahkan rakyat dan oligarki atau elite. Aspek soft power seperti ini yang tidak dibaca, sehingga memanfaatkan kondisi multi partai yang ada di negeri ini.

Antitesa dengan Presiden Soeharto yang ketika itu cenderung partai tunggal, meskipun saat itu ada Golkar, PPP dan PDIP.

“Jika dikaitkan dengan geopolitik, kita perlu mengakui bahwa apa yang selama ini dikembangkan dalam design demokrasi belum berbasis kepada akar dukungan politik rakyat yang mengakar di dalam ke Indonesiaan kita.”

Starting point ini mesti kembali kesana dulu sebagai tolok ukur untuk merekonstruksinya. Arahnya harus menuju konsensus nasional untuk mengubah tataran ini. Sekaligus menjadi dasar kenapa geopolitik perlu menjadi input dalam menyusun rekonstruksi nasional. [ham]